Breaking News:

Yogyakarta

Belum Puas Ajukan Gugatan ke PTUN, Buruh di DIY Gelar Dialog Bersama Disnakertrans dan Parlemen

Diskusi menyoroti pengupahan buruh yang jauh dari KHL, problem pengelolaan sampah, serta masalah kekerasan yang dilakukan oleh pelajar.

TRIBUNJOGJA.COM / Miftahul Huda
Suasana diskusi serikat pekerja dengan Disnakertrans DIY dan Wakil Ketua DPRD DIY, Senin (5/4/2021). 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Desakan dari serikat pekerja di di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terhadap pemerintah agar merevisiSK Gubernur DIY No. 340/KEP/2020 yang mengatur tentang besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di DIY tahun 2021 terus dilakukan.

Para serikat pekerja menyampaikan keresahan itu lantaran UMP di DIY pada tahun ini hanya sebesar Rp1,7 juta. 

Hal itu jauh dari Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di DIY yang berdasarkan survei para serikat pekerja menunjukan nilainya sebesar Rp3 juta.

Dalam Diskusi Panel dan Dialog Ketenagakerjaan bertema Dibalik Romantisme Jogja, telah dibahas soal hal itu. 

Sekjen DPD KSPSI DIY, Irsad Ade Irawan menyatakan selama ini DIY memang menghadapi masalah yang beragam.

Baca juga: Perwakilan Buruh Berencana Gugat UMP 2021 ke PTUN, Disnakertrans DIY Siap Terima Undangan

Mulai dari pengupahan buruh yang jauh dari KHL, dan ada pula problem pengelolaan sampah, serta masalah kekerasan yang dilakukan oleh para kelompok pelajar.

"Tapi itu semua seakan dibungkus dengan romantisasi di Jogja ini, seakan-akan Jogja itu hanya Tugu, Malioboro, dan Keraton saja," ujarnya, saat pemaparan di tengah diskusi yang dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD DIY Huda Triyudiana, di lantai tiga gedung dewan, Senin (5/4/2021).

Dalam kesempatan itu, Irsad juga membeberkan beragam permasalahan yang kerap dialami oleh buruh di DIY. 

Mulai dari UMP yang terdendah di Indonesia, juga soal kontrak kerja dan sistem kerja yang disebutnya masih jauh dari kata ideal. 

Selain itu, Irsad juga menyoroti soal kebebasan buruh dalam berserikat. Menurutnya, selama ini masih ada kesan ketakutan dari kekhawatiran dari buruh itu sendiri untuk membentuk atau bergabung dengan serikat pekerja.

Halaman
123
Penulis: Miftahul Huda
Editor: Gaya Lufityanti
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved