Akselerasi Transaksi Digital, Bank Indonesia DIY Genjot Edukasi Pembayaran Non Tunai dengan QRIS

Laporan Reporter Tribun Jogja, Ardhike Indah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Bank Indonesia DIY terus mengampanyekan pembayaran menggunakan metode digital dengan memindai QR Code Indonesian Standard (QRIS).

Hanya dengan mengarahkan gawai pintar ke kode itu, pengunjung bisa melakukan transaksi sekali pencet saja.

Artinya, konsumen tidak perlu membawa uang tunai lagi dan bisa menggunakan uang non tunai untuk melakukan transaksi dengan penjual di DIY.

Menurut Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, transaksi menggunakan QRIS ini membuat penjual tidak perlu lagi menyiapkan permen saat transaksi.

Biasanya, penjual akan menyiapkan permen sebagai pengganti uang receh dan dikembalikan ke pembeli apabila membutuhkan kembalian.

Namun, dengan adanya metode digital ini, pengunjung dan penjual tidak lagi merasa dirugikan hanya karena uang kembalian yang kurang atau kelebihan.

“Adanya pembayaran dengan QRIS ini tidak ada hitungan pembulatan ke bawah atau ke atas. Jika pembulatan ke bawah kan merugikan penjual, pembulatan ke atas merugikan pembeli. Jadi, semua bisa untung,” ucapnya dalam agenda Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) 2021 di Hotel Tentrem, Senin (5/4/2021).

Diketahui, Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia bersama lembaga terkait menyelenggarakan FEKDI 2021.

Ini merupakan perhelatan pertama kali di Indonesia untuk mendorong integrasi ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang inklusif dan efisien di pusat dan di daerah.

Di DIY, selain Haryadi, FEKDI 2021 dibuka di Hotel Tentrem oleh Deputi Kepala Perwakilan BI DIY, Miyono dan Asisten Sekretaris Daerah (Asekda) bidang Perekonomian dan Pembangunan, Tri Saktiyana.

FEKDI mengangkat tema ‘Bersinergi dalam Akselerasi Digitalisasi Ekonomi dan Keuangan Indonesia’. Menurut Miyono, FEKDI digelar selama empat hari berturut-turut pada 5-8 April 2021 secara virtual.

Adapun agenda yang dilakukan diantaranya adalah peluncuran, pameran, diskusi wawasan pimpinan dan gelar wicara.

Dikatakan Miyono, di DIY sudah ada 181.395 merchant di DIY yang sudah menyediakan transaksi melalui QRIS. Di tahun 2021, pihaknya menargetkan akan mengedukasi 300 ribu merchant untuk menggunakan QRIS.

“Progres di DIY ini bagus ya. Angka 181 ribu pengguna QRIS di DIY ini lebih tinggi daripada di tahun 2019. Kami akan terus genjot sekaligus mengedukasi secara paralel merchant dan masyarakat. Jadi, QRIS tidak ditempel saja, tapi juga digunakan,” beber Miyono.

Ia mengakui, butuh kesabaran ekstra untuk mengubah sudut pandang pelaku industri untuk bertransaksi menggunakan QRIS.

Masih banyak dari mereka yang memilih untuk melakukan pembayaran dengan tunai dan enggan mengutak-utik teknologi.

“Ya kalau dari segi jumlah, itu lebih banyak tunai. Namun, dari sisi kecepatan, perkembangan transaksi digital di DIY itu lebih cepat. Artinya, masyarakat sudah mulai terbiasa,” jelasnya.

BI DIY juga masih melakukan edukasi kepada ratusan pedagang yang berada di kawasan Tugu, Malioboro dan Keraton (Gumaton) untuk menggunakan QRIS yang memudahkan transaksi.

“Ada kelas daring QRIS, sudah masuk 5 batch. Kami juga bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan UMKM DIY untuk mengedukasi 150 pedagang menggunakan QRIS. Kolaborasi juga dengan Polda DIY untuk pembuatan SIM dan SKCK. Semua sektor kami sasar untuk digitalisasi ekonomi,” ucapnya.

Disinggung mengenai pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di DIY, Miyono mengatakan provinsi ini menjadi salah satu yang tercepat untuk membentuk tim itu.

P2DD sendiri merupakan tim yang diluncurkan untuk merespons Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 3 tahun 2021. Di Indonesia, ada 135 TP2DD yang telah terbentuk.

Pembentukan TP2DD ini bertujuan untuk mempercepat dan memperluas digitalisasi daerah.

“TP2DD di DIY itu sudah ada sejak beberapa tahun lalu. Di setiap kabupaten dan kota di sini sudah membentuk TP2DD. Kabupaten Sleman itu salah satu yang tercepat membuat tim di Indonesia,” papar Miyono.

Ke depan, TP2DD bakal berkolaborasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk melakukan kegiatan digital yang lebih masif untuk kampanye keuangan elektronik.

“QRIS memang belum bisa menggantikan penggunaan uang tunai, tetapi sebagai komplementer, itu sudah bisa dikatakan ada progres,” tandasnya. (*)