Breaking News:

Sempat 'Memanas', Begini Dinamika Pembahasan Raperda BPR Syariah Kota Yogyakarta

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) memunculkan dinamika antar fraksi

ist/net
Gedung DPRD Kota Yogyakarta 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) memunculkan dinamika antar fraksi dan anggota legislatif Kota Yogyakarta.

Silang pendapat sekaligus tarik menarik kepentingan pun tidak dapat terhindarkan.

Bahkan, rapat paripurna DPRD Kota Yogyakarta yang sudah diagendakan pada Senin (29/3/2021) pukul 10.00, harus molor dan tertunda hingga lebih dari 4 jam.

Baca juga: Piala Menpora 2021: Dejan Antonic Putar Otak Cari Pengganti Fabiano Beltrame

Bukan tanpa alasan, penundaan itu, diakibatkan belum dimasukkannya pembentukan Pansus Raperda BPRS di jadwal.

Terang saja, hal ini memantik dinamika di internal legislatif.

Alhasil, sebelum paripurna digelar, pimpinan dewan sampai memanggil deretan anggotanya, yakni Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), beserta perwakilan tiap fraksi, untuk membahas sengkarut jadwal itu.

Wakil Wali Kota Heroe Poerwadi yang hadir untuk mewakili eksekutif, sekaligus pengusul Raperda BPRS, bahkan harus turun tangan menengahi.

Akhirnya, setelah melalui proses pembahasan panjang, semua pihak menyepakati Pansus Raperda BPRS ini, diagendakan pekan depan.

Kepala Bapemperda DPRD Kota Yogyakarta, Tri Waluko Widodo pun menyampaikan, dinamika ini mencuat setelah muncul surat keputusan dari pimpinan dewan, yang meminta supaya Raperda BPRS ditelaah kembali.

Padahal, ia berujar, harmonisasi sudah dilakukan tim eksekutif.

Halaman
12
Penulis: Azka Ramadhan
Editor: Kurniatul Hidayah
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved