Breaking News:

Kota Yogya

BPKN RI Dorong Pemkot Yogya Penuhi Aksesibilitas Konsumen Disabilitas

BPKN RI mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta untuk memenuhi setiap hak aksesibilitas bagi konsumen disabilitas.

Tribun Jogja/Azka Ramadhan
Suasana diskusi terbatas antara BPKN RI dengan jajaran Pemkot Yogyakarta, di komplek Balai Kota setempat, Selasa (23/3/2021). 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta untuk memenuhi setiap hak aksesibilitas bagi konsumen disabilitas.

Terutama, terkait layanan sektor transportasi dan e-commerce.

Di sela diskusi terbatas dengan jajaran Pemkot Yogyakarta, di komplek Balai Kota setempat, Selasa (23/3/21), Ketua Komisi Penelitian dan Pengembangan BPKN RI, Arief Safari berujar, di beberapa daerah, pihaknya menyoroti soal aksesibilitas transportasi yang belum benar-benar ramah difabel.

"Ya, seperti stasiun, pusat perbelanjaan dan pasar, yang perlu didorong memberikan kemudahan bagi para penyandang disabilitas supaya nyaman berbelanja," tandas Arief.

Selain sektor transportasi, pihaknya juga menerima banyak pengaduan terkait jasa keuangan dan e-commerce selama tahun 2020 silam.

Padahal, dua sektor tersebut sangat penting di masa pandemi Covid-19 seperti sekarang. Sehingga, pemerintah daerah harus memaksimalkannya.

"Fokusnya kan pada sektor transportasi dan e-commerce. Transportasi karena menyangkut akses pelayanan publik. E-commerce penting karena di masa pandemi, banyak aduan di sektor itu. Nah, ini yang menjadi kajian kami, mengenai perlindungan konsumen disabilitas," ungkapnya. 

Baca juga: Huda Ingatkan Rencana Tatap Muka Perkuliahan Perlu Prioritas Vaksin bagi Dosen dan Civitas Akademika

Baca juga: Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Klaten 2020 di Atas Nasional, Capai 96,17 Persen

Menanggapi hal itu, Kabid Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta, Esti Setyarsi lantas berujar, Pemkot saat ini sudah memiliki Perda No. 4 Tahun 2019 tentang pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas.

Selain itu, Kota Yogyakarta kini juga sudah merealisasikan Kemantren Inklusi. Lalu, pada 2021, digulirkan musyawarah rencana pembangunan tematik sektor disabilitas, serta pendataan penyandang disabilitas setiap dua tahun.

"Itu upaya Pemkot untuk mewujudkan Yogyakarta menuju kota inklusi. Kami akan terus mendorong untuk sosialisasi perlindungan hak konsumen disabilitas," katanya.

Dari segi infrastruktur, pihaknya pun sudah berupaya untuk memberikan akses bagi penyandang disabilitas. Misal, pada bangunan perkantoran, telah disediakan RAM, atau jalur khusus yang bisa digunakan pengguna kursi roda.

Kemudian, di Pasar Prawirotaman, pasar tradisional yang rampung direvitalisasi tahun ini, disediakan fasilitas lift dan travelator guna memudahkan warga masyarakat, termasuk penyandang disabilitas untuk menuju lantai atas.

Sementara Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Yogyakarta Golkari Made Yulianto menyampaikan, dari sektor transportasi, pihaknya tidak memIliki kewenangan untuk mengelola transportasi publik. Hal itu, sedikit banyak disebabkan luas wilayah kota yang teramat kecil.

Ia menjelaskan, transportasi umum yang sejauh ini ada di Kota Yogyakarta, Trans Jogja, merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah (Pemda) DIY. Bahkan, Terminal Tipe A Giwangan pun pengelolaannya sudah diambil alih oleh Kementerian Perhubungan (Kemnhub) langsung.

"Tapi, memang itu terus kami diskusikan, kita memberikan masukan kepada provinsi, agar halte-halter Trans Jogja yang sekarang sudah dilengkapi RAM, bisa lebih ramah lagi bagi penyandang disabilitas," pungkas Golkari. (Tribunjogja/Azka Ramadhan)

Penulis: Azka Ramadhan
Editor: Hari Susmayanti
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved