Breaking News:

UMKM Klaten Didorong Masuk E-Marketplace Pengadaan

Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Klaten didorong oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten untuk memanfaatkan pasar

TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
Ilustrasi Berita Klaten 

TRIBUNJOGJA.COM, KLATEN - Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Klaten didorong oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten untuk memanfaatkan pasar digital atau e-marketplace pengadaan.

Pemanfaatan pasar digital tersebut agar produk-produk dari pelaku UMKM tersebut bisa menjangkau pasar lebih jauh dan lebih efisien.

"Jika UMKM lokal sudah melakukan digitalisasi produk dalam pemasarannya, maka UMKM di Klaten bisa ikut andil dalam pengadaan barang dan jasa melalui e-marketplace," ujar Kepala Bagian Layanan Barang dan Jasa Setda Klaten, Muhammad Anwar Shodiq, Kamis (18/3/2021).

Baca juga: Biodata Mayang Yudittia Pemeran Michelle di Sinetron Ikatan Cinta, Begini Kisah Karirnya

Menurutnya Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP) telah membuka layanan Bela Pengadaan yang menggandeng sejumlah e-marketplace sehingga memungkinkan pengadaan barang dan jasa Pemerintah melalui platform pasar digital.

Layanan ini memungkinkan pengadaan barang dan jasa dengan nilai hingga Rp 50 juta bisa dilakukan secara langsung melalui e-marketplace yang telah menjalin kerja sama dengan layanan Bela Pengadaan.

"Dengan nilai Rp 50 juta, pengadaannya sama seperti pengadaan dengan penunjukan langsung. Artinya bisa diisi oleh UMKM lokal. Namun agar bisa masuk, UMKM harus memiliki e-kalatog, di antaranya dengan memasarkan produknya di e-marketplace,"katanya.

Shodiq menjelaskan UMKM lokal Klaten memiliki potensi besar masuk dalam layanan ini, seperti produsen batik Sindu Melati, tenun lurik, ATK, hingga produk teknik.

Kendati demikian, ia meminta UMKM lokal untuk meningkatkan dan menjaga kualitas produknya lantaran dengan terbukanya layanan pengadaan barang dan jasa melalui platform digital, maka persaingan untuk UMKM semakin ketat ke depannya.

"Yang penting kualitasnya, karena tidak hanya dilihat harganya yang murah tapi juga kualitas produknya. Apalagi yang bisa melihat e-katalognya bukan hanya OPD di Pemkab Klaten, tapi juga pemerintah daerah lain bahkan hingga intansi nasional," ungkapnya menjelaskan.

Baca juga: Kronologi 35 Warga Jogokariyan Yogyakarta Terkonfirmasi Covid-19, Satu Orang Meninggal Dunia

Ditanya terkait kapan pelaksanaannya, Shodiq menambahkan saat ini persiapannya sedang dilakukan, termasuk di dalamnya mekanisme pembayarannya.

"Ada perbedaan dengan sistem pengadaan barang dan jasa sebelumnya, yaitu pembayaran dilakukan setelah barang atau jasanya sudah diterima. Sementara di sistem yang baru melalui e-marketplace kebalikannya, ada pembayaran dulu baru produknya dikirimkan," tandasnya. (Mur)

Penulis: Almurfi Syofyan
Editor: Kurniatul Hidayah
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved