Inilah Komentar SBY, Moeldoko dan AHY Soal Partai Demokrat

Tribunjogja.com JAKARTA -- Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY) menyatakan, tidak pernah menyangka bahwa Partai Demokrat akan mengalami permasalahan seperti saat ini.

SBY menyesalkan perilaku eks kader, dan beberapa kader lain yang mengadakan kongres luar biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara, dan mengangkat Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menjadi Ketua Umum.

"Tak pernah terlintas dalam pikiran saya bahwa Partai Demokrat akan dibeginikan," kata SBY di kediaman pribadinya, Puri Cikeas Nomor 2, Bogor, Jumat (5/3/2021).

SBY mengatakan bahwa selama dua periode menjabat sebagai Presiden, ia tidak pernah mengganggu soliditas partai lain.

"Saya benar-benar tidak menyangka karena sewaktu selama 10 tahun saya pimpin Indonesia dulu, baik secara pribadi maupun Partai Demokrat yang saya bina, tidak pernah mengganggu dan merusak partai lain, seperti yang kami alami saat ini," ujar SBY.

Ia juga merasa bersalah karena pernah percaya dan mengangkat Moeldoko untuk menjabat sebagai Panglima TNI pada era kepemimpinannya.

"Termasuk, rasa malu dan rasa bersalah saya, yang dulu beberapa kali memberikan kepercayaan dan jabatan kepadanya. Saya memohon ampun kehadirat Allah Subhana Wata Alla, Tuhan Yang Maha Kuasa atas kesalahan saya itu," aku SBY.

Menghadapi KLB tersebut, SBY meminta AHY dan semua kader Partai Demokrat di Indonesia untuk bersabar dan berikhtiar untuk mencari keadilan.

Ia juga percaya bahwa Presiden Joko Widodo dan pemerintah akan bersikap bijak dalam menyikapi gerakan perebutan kekuasaan yang terjadi di tubuh partainya itu.

"Saya tetap percaya, bahwa Bapak Presiden Jokowi memiliki integritas dan kearifan dalam menyikapi gerakan pendongkelan, dan perebutan kepemimpinan Partai Demokrat yang sah ini," ucap SBY.

Adapun peserta KLB kontra AHY mengangkat KSP Moeldoko sebagai Ketua Umum, dan Marzuki Alie sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat periode 2021-2025.

Selain mengangkat keduanya sebagai pemimpin Partai Demokrat, peserta KLB yang dilaksanakan di Hotel The Hill, Sibolangit Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat siang tadi memutuskan mencabut jabatan ketua mahkamah tinggi Partai Demokrat.

"Moeldoko Ketum, saya Ketua Dewan Pembina. Jadi keputusan Kongres merupakan keputusan yang tertinggi. Jadi saya dan Pak Moeldoko akan bergandeng tangan untuk memenangkan PD 2024, termasuk memenangkan pilpres," kata Marzuki dikonfirmasi Kompas.com melalui pesan singkat.

Apa Kata Moeldoko

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengklaim Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat konstitusional. Kongres tersebut digelar oleh kubu yang kontra dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara, menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025.

"KLB ini adalah konstitusional seperti yang tertuang dalam AD/ART," kata Moeldoko saat berpidato di lokasi KLB, Jumat (5/3/2021), dikutip dari akun Youtube Kompas TV.

Menurut Moeldoko, ia telah menyampaikan tiga pertanyaan kepada peserta KLB.

Tiga pertanyaan itu yakni soal kesesuaian KLB dengan AD/ART, keseriusan kader Partai Demokrat memilih dirinya sebagai ketua umum, serta komitmen kader untuk bekerja dengan penuh integritas.

"Setelah ada kepastian, saya dengan sukarela untuk datang ke sini walaupun macetnya luar biasa," ujar Moeldoko.

Moeldoko menyebut sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk memaksa peserta KLB memilih dirinya.

"Saya juga sangat menghargai perbedaan pendapat yang terjadi dalam KLB ini. Ada yang memilih pak Moeldoko, ada yang memilih Pak Marzuki Alie. Inilah sebuah demokrasi," ujar mantan Panglima TNI itu.

Dalam pidatonya, Moeldoko menyampaikan keyakinannya membawa Demokrat sebagai partai besar. Ia menyebut mantan kader Demokrat Marzuki Alie yang kini dipilih sebagai Ketua Dewan Pembina, berpengalaman di partai politik.

Kemudian, para pendiri dan senior Partai Demokrat memiliki filosofi sebagai dasar organisasi. Sedangkan pimpinan DPP, DPD, DPC, dan organisasi sayap memiliki semangat.

Sementara, ia mengaku memiliki pengalaman di militer dan pemerintahan. "Jadi kalau semua kekuatan ini disatukan, maka akan menggemparkan Indonesia, percayalah!" kata dia.

Tidak sah

Sementara itu, AHY menyatakan KLB tersebut tidak sah, ilegal, dan inkonstitusional karena tidak berdasarkan AD/ART Partai Demokrat yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Ia menuturkan, berdasarkan AD/ART, KLB baru dapat diselenggarakan apabila disetujui, didukung, dan dihadiri oleh 2/3 dari jumlah Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan 1/2 dari jumlah Dewan Pimpinan Cabang (DPC).

Tak hanya itu, penyelenggaraan KLB juga mesti disetujui oleh Ketua Majelis Tinggi Partai yang diemban oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Dengan demikian, AHY menegaskan dirinya adalah Ketua Umum Partai Demokrat yang sah.

"Saya ulangi, saya ulangi, tidak ada dualisme kepemimpinan dan kepengurusan Partai Demokrat," ujar AHY. ( Kompas.com | Ardito Ramadhan | Tatang Guritno)