Breaking News:

DPRD Kabupaten Magelang Inisiasi Raperda Tentang Hak Penyandang Disabilitas

Menurut Nurcholis, selama ini, hak-hak dan perlindungan para penyandang disabilitas belum terpenuhi secara benar.

Penulis: AMALIA PURNAMA SARI | Editor: Mikhael Gewati
DOK. Humas Pemkab Magelang
Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Magelang, Senin (15/2/2021). 

TRIBUNJOGJA.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Magelang menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif tentang Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. 

Ketua Badan Pembuat Peraturan Daerah (Bapemperda) Nurcholis mengatakan, disabilitas merupakan interaksi antara individu-individu yang mempunyai keterbatasan fisik atau mental/intelektual dengan sikap dan lingkungan yang menjadi penghambat kemampuan mereka berpartisipasi di masyarakat secara penuh dan sama dengan orang lain. 

“Pengakuan ini secara tidak langsung menyatakan bahwa persoalan hambatan berpartisipasi harus menjadi tanggung jawab masyarakat dan negara,” Nurcholis.

Menurut dia, sikap masyarakat dan pemerintah harus bisa mengakomodasi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) nondiksriminasi, kesetaraan, dan kesempatan yang sama.

“Sikap dan kebijakan juga harus bisa mengakui adanya keterbatasan yang dapat di atasi melalui aksesibilitas fisik dan nonfisik. Ini merupakan faktor penting dalam mengatasi kondisi disabilitas,” paparnya dalam Rapat Paripurna, Senin (15/2/2021).

Perlindungan dan jaminan hak, kata Nurcholis, tidak hanya diberikan kepada warga negara yang memiliki kesempurnaan secara fisik dan mental.

“Itu justru diberikan kepada kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas. Hal inilah yang perlu ditingkatkan,” imbuhnya.

Menurutnya, penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama.

“Penyandang disabilitas masih sangat jauh dari kata adil (fair). Masih banyak dari mereka yang mendapatkan diskriminasi serta tidak mendapatkan pemenuhan hak, pendidikan, pekerjaan, dan fasilitas publik,” jelasnya.

Fasilitas publik itu, imbuh dia, meliputi transportasi, tempat ibadah, tempat hiburan, serta kedudukan yang sama dimuka hukum.

Halaman
123
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved