Breaking News:

Jawa

Bupati Magelang Minta OPD Berikan Laporan Keuangan Optimal

Tim BPK telah memotret kondisi laporan pendahuluan yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang selama tiga pekan terakhir.

istimewa
Suasana rapat penjelasan progres audit bersama Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Tengah, Rabu (24/2/2021). 

TRIBUNJOGJA.COM - Sebagai bahan bekal evaluasi perbaikan dalam penyusunan laporan keuangan Tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Magelang melaksanakan rapat penjelasan progres audit bersama Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Tengah.

Rapat tersebut juga dihadiri oleh seluruh Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang melalui virtual.

Ketua Tim Pemeriksa BPK Provinsi Jawa Tengah, M Hilmy Rahman menyampaikan bahwa, untuk pemeriksaan pendahuluan yang telah dilakukan dalam tiga Minggu terakhir pihaknya belum menyerahkan temuan apapun, namun mengomunikasikan hal-hal apa saja yang memang perlu menjadi perhatian atau segera untuk ditindaklanjuti. 

Baca juga: PPKM Mikro Diperpanjang, Pemkab Magelang Minta Pemerintah Desa Bentuk Ruang Isolasi Terpusat

Dalam rapat tersebut, M Hilmy mengharapkan diantaranya agar segera dilakukan rekonsiliasi terkait dengan laporan Kas BOS.

Selain itu pihaknya juga masih mencatat adanya beberapa rekening yang seharusnya sudah ditutup karena sudah tidak aktif lagi. 

"Harapan kami dari Kepala OPD sebagai atasan, pengawasan kepada bendahara ini juga harus lebih ditingkatkan. Selain itu ketertiban pencatatan laporan juga harus ditingkatkan lagi," ungkap M Hilmy saat rapat penjelasan progres audit LKPD Kabupaten Magelang Tahun 2020 dari Rumah Dinas Bupati Magelang, Rabu (24/2/2021).

Bupati Magelang, Zaenal Arifin dalam arahannya menegaskan bahwa, Tim BPK telah memotret kondisi laporan pendahuluan yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang selama tiga pekan terakhir dan menemukan beberapa catatan-catatan penting yang harus segera ditindaklanjuti.

Baca juga: Pemkab Magelang Hanya Dapat Pajak Parkir dan Hiburan dari Candi Borobudur

Para kepala OPD juga diminta untuk bisa kooperatif dan bekerjasama membantu Tim BPK dalam menyajikan laporan keuangan secara transparan.

"Sekali lagi saya ingatkan bahwa kita sudah diingatkan oleh Tim BPK untuk segera disesuaikan dengan kondisi riil yang ada, karena sebetulnya perjalanan kas alur keuangan ini hanya berbicara tentang realita, bukan realita yang diada-adakan," tegas Zaenal.

Zaenal juga memerintahkan Sekretaris Daerah untuk segera membuat tim khusus dalam menangani catatan-catatan penting yang harus segera ditindaklanjuti itu. 

"Memang PR nya besar sekali, dan ini menjadi tugas dari BPPKAD. Namun BPPKAD tidak akan bisa bekerja kalau di OPD masing-masing tidak memberikan input-input data secara baik," tambahnya. ( Tribunjogja.com )

Penulis: Yosef Leon Pinsker
Editor: Gaya Lufityanti
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved