Soal Dugaan Korupsi Stadion Mandala Krida, Ini Analisa Pukat UGM

Kasus dugaan korupsi Stadion Mandala Krida menyeret sejumlah Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).

Penulis: Ardhike Indah | Editor: Hari Susmayanti
Tribun Jogja/ Hasan Sakri Ghozali
Stadion Mandala Krida Yogyakarta 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Kasus dugaan korupsi Stadion Mandala Krida menyeret sejumlah Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).

Kurang lebih, ada enam orang yang terdiri dari unsur pemerintahan DIY dan pihak swasta yang dipanggil dan diperiksa oleh penyidik KPK.

Mereka dimintai keterangan terkait pembangunan Stadion Mandala Krida tahun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DIY 2016-2017 di Polres Sleman, Senin (22/2/2021).

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM), Yuris Rezha Kurniawan menduga, kasus tersebut berkaitan kuat dengan proyek pembangunan revitalisasi yang melibatkan pihak swasta dan pemerintah daerah (pemda).

“Biasanya, untuk modus korupsi seperti itu, ada dua kemungkinan,” buka Yuris kepada Tribun Jogja, Senin (22/2/2021).

Ia menjelaskan, dua kemungkinan tersebut adalah tindakan yang merugikan keuangan negara dan suap dari pihak swasta untuk panitia pengadaan.

“Untuk kasus korupsi yang merugikan keuangan negara, konteksnya ini melawan hukum dan biasanya dilakukan oleh penyelenggara berkaitan dengan proses pengadaan itu. Jadi ada aliran yang menguntungkan pihak swasta,” bebernya lagi.

Baca juga: KPK Periksa 6 TPK Proyek Stadion Mandala Krida di Polres Sleman, Satu di antaranya Sekda DIY

Baca juga: Dugaan Kasus Korupsi Stadion Mandala Krida, Masyarakat Diminta Dukung KPK Usut Tuntas

Dijelaskan Yuris, ciri-ciri korupsi seperti ini adalah adanya spesifikasi teknis dari revitalisasi yang tidak sesuai dengan spek bangunan.

Ada pula tentang anggaran yang digelembungkan dan sisa uangnya dialirkan ke swasta dan penyelenggara negara.

Sementara, untuk kasus suap biasanya berhubungan dengan kedekatan antara panitia pengadaan dan perusahaan yang mengikuti tender.

Sehingga, panitia bisa dengan leluasa menentukan pemenang. Perusahaan pemenang tender dan panitia juga mendapatkan uang hasil suap.

“Kami tidak tahu mengapa kasus ini kembali diangkat KPK mengingat ini berasal dari APBD 2016-2017, tapi bisa jadi KPK baru ada laporan dari masyarakat terkait kasus tersebut. Mungkin juga mereka baru menemukan,” tuturnya lagi.

Ditanya mengenai siapakah yang mungkin terlibat di kasus dugaan korupsi Stadion Mandala Krida, Yuris mengungkapkan, pihak swasta dan pemda keduanya bisa terlibat.

“Kita berkaca pada beberapa pengadaan. Biasanya, yang menjadi pintu masuk korupsi itu adalah pejabat pembuat komitmen karena kewenangannya di situ, meski mereka tidak selalu terlibat,” ucap Yuris.

Yuris kemudian meneliti kronologis dugaan kasus korupsi itu. Ia mengatakan bahwa pihak KPK juga sudah menggeledah pihak swasta. Artinya, ada permainan dari rekan swasta yang terlibat,

Dia menambahkan, meski belum ada keterangan spesifik, namun adanya patgulipat dalam proyek renovasi tersebut telah terendus pada 2017. 

Sebab, pada saat itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mensinyalir adanya kongkalikong dalam proyek renovasi yang dilelang Balai Pemuda dan Olahraga di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Pemda DIY yang menggunakan APBD 2016 dan 2017. 

“Itu indikasi yang cukup kuat untuk segera menuntaskan kasus ini jika kita mau merangkai puzzle,” tandasnya. (Tribunjogja/Ardhike Indah)

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved