TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Kasus dugaan korupsi Stadion Mandala Krida menyeret sejumlah Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).

Kurang lebih, ada enam orang yang terdiri dari unsur pemerintahan DIY dan pihak swasta yang dipanggil dan diperiksa oleh penyidik KPK.

Mereka dimintai keterangan terkait pembangunan Stadion Mandala Krida tahun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DIY 2016-2017 di Polres Sleman, Senin (22/2/2021).

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM), Yuris Rezha Kurniawan menduga, kasus tersebut berkaitan kuat dengan proyek pembangunan revitalisasi yang melibatkan pihak swasta dan pemerintah daerah (pemda).

“Biasanya, untuk modus korupsi seperti itu, ada dua kemungkinan,” buka Yuris kepada Tribun Jogja, Senin (22/2/2021).

Ia menjelaskan, dua kemungkinan tersebut adalah tindakan yang merugikan keuangan negara dan suap dari pihak swasta untuk panitia pengadaan.

“Untuk kasus korupsi yang merugikan keuangan negara, konteksnya ini melawan hukum dan biasanya dilakukan oleh penyelenggara berkaitan dengan proses pengadaan itu. Jadi ada aliran yang menguntungkan pihak swasta,” bebernya lagi.

Baca juga: KPK Periksa 6 TPK Proyek Stadion Mandala Krida di Polres Sleman, Satu di antaranya Sekda DIY

Baca juga: Dugaan Kasus Korupsi Stadion Mandala Krida, Masyarakat Diminta Dukung KPK Usut Tuntas

Dijelaskan Yuris, ciri-ciri korupsi seperti ini adalah adanya spesifikasi teknis dari revitalisasi yang tidak sesuai dengan spek bangunan.

Ada pula tentang anggaran yang digelembungkan dan sisa uangnya dialirkan ke swasta dan penyelenggara negara.

Sementara, untuk kasus suap biasanya berhubungan dengan kedekatan antara panitia pengadaan dan perusahaan yang mengikuti tender.