Skor IPM Gunungkidul di 2020 Terendah di DIY

TRIBUNJOGJA.COM, GUNUNGKIDUL - Badan Pusat Statistik (BPS) belum lama ini merilis data skor Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Gunungkidul.

Hasilnya, skor IPM Gunungkidul masih yang terendah se-DIY.

Kepala BPS Gunungkidul Rintang Awan Eltribakti menyampaikan skor IPM Gunungkidul berdasarkan hasil kajian di 2020 lalu mencapai 69,98.

"Skor IPM Gunungkidul di 2020 termasuk dalam status 'sedang'," kata Eltri dikonfirmasi pada Senin (22/02/2021).

Meski berstatus "sedang", skor IPM Gunungkidul berada di bawah skor IPM rata-rata DIY yang mencapai 79,97. Skor Gunungkidul pun berada di urutan terbawah dibanding 4 kabupaten/kota lainnya.

Menurut data yang diberikan, skor IPM tertinggi dimiliki oleh Kota Yogyakarta (86,61). Menyusul Sleman (83,84), Bantul (80,01), Kulonprogo (74,46), dan terakhir Gunungkidul (69,98).

Baca juga: PDAM Tirta Handayani Targetkan Layanan Air Bersih Cakup Semua Kapanewon di Gunungkidul

Baca juga: Urus Izin Lingkungan di Gunungkidul, Bisa Cepat Asalkan Syarat Lengkap

Eltri menjelaskan penghitungan IPM didasarkan pada umur harapan hidup saat lahir, pengeluaran per kapita per tahun, Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS).

Adapun HLS dan RLS cukup berpengaruh pada skor IPM.

"Lamanya sekolah di Gunungkidul diharapkan bisa 12 tahun, namun di 2020 rata-rata baru mencapai lebih dari 7 tahun," jelasnya.

Menurut Eltri, IPM jadi indikator penting ukuran keberhasilan membangun kualitas hidup masyarakat. Skor ini nantinya akan jadi salah satu dasar menetapkan target pembangunan pemerintah.

Sedangkan bagi daerah, komponen IPM dijadikan indikator dalam menghitung Dana Insentif Daerah (DID). Adapun komponen itu adalah HLS, RLS, dan pengeluaran per kapita.

"Nantinya skor IPM ini juga digunakan sebagai salah satu alokator dalam penentuan Dana Alokasi Umum (DAU)," ujar Eltri.

Terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Gunungkidul Sri Suhartanta mengatakan pihaknya akan berupaya meningkatkan komponen-komponen IPM. Salah satunya melalui pendidikan kesetaraan.

Adapun usulan ke pemerintah pusat pun diajukan terkait Dana Alokasi Khusus (DAK), antara lain untuk kesehatan, pendidikan, dan perekonomian. DAK ini bersumber dari APBN.

"APBD juga akan dibuat skala prioritas bagi sektor kesehatan dan pendidikan," kata Sri. (Tribunjogja/Alexander Ermando)