Breaking News:

Publik Ikut Mengawasi, Pukat UGM Minta KPK Umumkan Tersangka Kasus Korupsi Stadion Mandala Krida

Publik Ikut Mengawasi, Pukat UGM Minta KPK Umumkan Tersangka Kasus Korupsi Stadion Mandala Krida

tribunjogja
Para peneliti PUKAT UGM, Zaenur Rohman, Yuris Reza Setiawan, Reka Nanda, dan Bayu Panji. 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk tetap mengumumkan tersangka kasus korupsi, khususnya yang berkaitan dengan dugaan korupsi pembangunan Stadion Mandala Krida Yogyakarta.

Dengan diumumkan ke publik, hal tersebut bisa digunakan publik untuk ikut mengawasi tersangka.

“Kami menyoroti kebiasaan KPK yang baru. Biasanya, KPK akan menetapkan tersangka namun tidak mempublikasikannya kepada publik, disembunyikan dulu,” ungkap Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM), Yuris Rezha Kurniawan kepada Tribun Jogja, Senin (22/2/2021).

Yuris mengatakan, pihaknya meminta KPK untuk tetap mengumumkan tersangka kasus korupsi setelah menetapkannya jadi tersangka.

Jika tidak, maka publik juga tidak bisa mengawasi siapa orang-orang tersebut. 

Menurutnya, penyembunyian nama tersangka itu memperlemah publik jika tidak tahu siapa saja yang ditetapkan tersangka.

Baca juga: Komentar Peneliti Hicon Law and Policy Strategies Soal Dugaan Korupsi Pembangunan Mandala Krida

Baca juga: Penjelasan KPK Soal Pemeriksaan 6 Saksi Dalam Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan Stadion Mandala Krida

Apalagi dalam hal kasus korupsi Stadion Mandala Krida, KPK perlu segera mempublikasikan nama yang terlibat patgulipat.

“Katanya kan KPK sudah mengantongi nama-nama tersangka di balik dugaan kasus korupsi pembangunan Stadion Mandala Krida. Sebaiknya itu diumumkan saja. Tidak masuk akal jika sudah ada tersangka tapi tidak diumumkan,” tuturnya lagi.

Selain itu, penyelidikan KPK terhadap revitalisasi Stadion Mandala Krida di DI Yogyakarta juga perlu dipercepat.

Apabila berlama-lama, bisa jadi ada barang bukti yang rusak atau bukti kasus yang berpotensi untuk direkayasa.

“Ini momentum juga kalau KPK ada untuk DIY dan bisa menindak kasus korupsi di DIY,” tukas Yuris. (Tribunjogja/Ardhike Indah)

Penulis: Ardhike Indah
Editor: Hari Susmayanti
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved