Breaking News:

Pemkab Magelang Hanya Dapat Pajak Parkir dan Hiburan dari Candi Borobudur

Pemkab Magelang pun berharap pemerintah bisa membentuk regulasi baru yang akan memberikan pemasukan positif

Tribunjogja/ Rendika Ferri K
Wisatawan tengah berwisata ke Taman Wisata Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Selasa (24/11/2020). 

TRIBUNJOGJA.COM, MAGELANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang mengaku hanya mendapatkan pajak parkir dan hiburan dari operasional Candi Borobudur selama ini.

Pemkab Magelang pun berharap pemerintah bisa membentuk regulasi baru yang akan memberikan pemasukan positif, terutama bagi sejumlah desa yang berada di seputaran Candi Borobudur

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Magelang, Adi Waryanto, menyampaikan secara regulasi hal tersebut memang telah sesuai dengan undang-undang nomor 25 Tahun 2009.

Dimana daerah mempunyai kewenangan untuk mengambil pajak yang terkait dengan Kawasan Borobudur.

Ada dua pajak yang bisa diambil sesuai dengan kewenangan yakni pajak parkir dan hiburan.

"Pajak parkir ini tidak begitu besar untuk kawasan Borobudur karena persentasenya kecil. Kemudian yang kedua kita juga mendapatkan pajak hiburan apabila di kawasan Taman Wisata Candi Borobudur (TWCB) ada kegiatan atau aktivitas hiburan, tapi kalau tidak ada aktivitas hiburan maka kita tidak dapat pajak," jelas Adi.

Adi mengungkapkan, yang rutin dari pajak hiburan di TWCB adalah permainan gajah.

Kendati demikian, persentasenya dirasa masih cukup kecil. Sementara pajak hiburan yang cukup besar adalah saat PT TWCB mengadakan show, salah satunya konser besar bertaraf internasional dengan mengundang artis luar negeri, Mariah Carey beberapa waktu lalu. 

Sementara pendapatan melalui karcis atau tiket masuk di kawasan TWCB tidak termasuk di dalam pajak daerah, yang mana sebetulnya berpotensi bisa memberikan pajak daerah yang sangat besar.

"Barang kali ke depan, ada regulasi yang nantinya bisa memberikan sisi kontribusi positif bagi pendapatan daerah termasuk juga bina lingkungan di desa-desa sekitar Borobudur," ungkapnya.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama PT Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan dan Ratu Boko, Edy Setijono, mengatakan bahwa TWCB merupakan BUMN yang akan taat terhadap peraturan perundangan saja. 

"Jadi yang kami jalankan berdasarkan aturan perundangan. Kalau memang nanti ada aturannya (regulasi baru terkait pajak daerah) maka kami pasti akan menjalankannya," kata, Edy Setijono. (*)

Penulis: Yosef Leon Pinsker
Editor: Muhammad Fatoni
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved