Breaking News:

Peluang Revisi UU ITE, Ini Ulasan Pakar Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga

Selama ini, UU ITE banyak disalahgunakan sejumlah pihak untuk melaporkan seseorang yang dinilai menyalahi aturan dari pasal di yang ada.

IST
ilustrasi 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Ardhike Indah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Presiden Joko Widodo telah membuka wacana untuk merevisi Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008.

UU tersebut mengatur tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang biasa disebut UU ITE.

Pernyataan ini disampaikan saat rapat pimpinan TNI-Polri di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/2/2021).

Menurut Dosen Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN SUKA), Gugun El Guyanie SH LLM wacana ini perlu diapresiasi.

Akan tetapi, revisi UU ITE harus berjalan dalam koridor meluruskan pemerintahan yang represif menjadi demokratis.

Baca juga: Kapolri Listyo Sigit Akan Selektif Terapkan UU ITE

“Revisi UU ITE perlu dilakukan bukan karena tekanan politik, dan motif lain yang pragmatis,” ujarnya kepada Tribun Jogja, Rabu (17/2/2021).

Selama ini, UU ITE banyak disalahgunakan sejumlah pihak untuk melaporkan seseorang yang dinilai menyalahi aturan dari pasal di yang ada.

Gugun menyebut, salah satu pasal yang harus dibenahi adalah Pasal 27 Ayat 3 yang menjadi penghambat kebebasan menyampaikan aspirasi.

Dalam pasal tersebut, ada larangan untuk setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Halaman
12
Penulis: Ardhike Indah
Editor: Gaya Lufityanti
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved