Breaking News:

Kabupaten Kulon Progo

Banyak Aktifitas Penambangan Ilegal di Kali Progo, KPP Minta Pemerintah Lakukan Penertiban

Aktivitas penambang pasir ilegal dikhawatirkan dapat merusak lingkungan Kali Progo yang selama ini sudah menjadi sumber penghidupan masyarakat.

Tribun Jogja/Sri Cahyani Putri Purwaningsih
Kelompok Penambang Progo (KPP) saat melakukan pertemuan dengan awak media, Minggu (14/2/2021). 

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Maraknya penambangan pasir tanpa izin (ilegal) di sepanjang Kali Progo dikeluhkan oleh Kelompok Penambang Progo (KPP) resmi.

Sebab aktivitas penambang pasir ilegal dikhawatirkan dapat merusak lingkungan yang selama ini sudah menjadi sumber penghidupan masyarakat.

Ketua KPP, Yunianto mengatakan saat ini ada 31 anggota KPP yang sudah mengantongi Izin Pertambangan Rakyat (IPR) resmi yang tersebar di Kabupaten Kulon Progo (Kapanewon Lendah dan Galur) serta Kabupaten Bantul (Kapanewon Pajangan, Pandak dan Srandakan). 

Serta ada 14 anggota KPP yang masih menunggu IPR karena disebabkan masih dalam pandemi Covid-19 sehingga mengalami penundaan. 

Namun sekitar pertengahan Januari 2021 lalu, KPP merasa prihatin karena banyak pihak yang belum memiliki izin resmi melakukan aktivitas pertambangan di Kali Progo

Untuk itu, KPP mengharapkan pihak-pihak terkait seperti Dinas ESDM DIY, BBWSO, BLH DIY, DLH Bantul, DLH Kulon Progo serta Polda DIY untuk menertibkan lokasi tambang yang belum memiliki izin legalitasnya tersebut. 

Baca juga: Siang Ini, MK Bacakan Putusan Sengketa Pilkada 2020 untuk 33 Perkara, Ada Kota Medan dan Purworejo

Baca juga: BREAKING NEWS : Jatuh dari Pohon Kelapa, Penderes Nira di Kulon Progo Tewas

Terlebih jumlah penambang ilegal melebihi dari jumlah penambang legal. 

"Apalagi di Kali Progo yang diperbolehkan untuk lokasi pertambangan di Palung Sungai untuk menormalisasi aliran sungai agar lancar," kata Yunianto, Minggu (14/2/2021). 

Oleh sebab itu, ia berharap penambang pasir yang tidak memiliki izin untuk tidak melakukan aktivitas pertambangan. 

Dikarenakan penambangan tanpa izin dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan di Kali Progo

Sementara anggota Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Balai Besar Wilayah Serayu Opak (BBWSO), Pratikto mengatakan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang memiliki kewenangan terkait hal itu. 

"Kami akan tindaklanjuti dengan mengkonsultasikan dengan pimpinan karena yang memiliki kewenangan. Dan kami sangat mengapresiasi KPP yang masih berkomitmen untuk menjaga Kali Progo," ucapnya. (Tribunjogja/Sri Cahyani Putri)

Penulis: Sri Cahyani Putri
Editor: Hari Susmayanti
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved