Program Kampus Mengajar Diluncurkan, Pakar Kebijakan Pendidikan UNY Beri Peringatan dan Kritik

Laporan Reporter Tribun Jogja, Maruti Asmaul Husna

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim telah meluncurkan program Kampus Mengajar Angkatan 1 sebagai bagian dari Kampus Merdeka pada Selasa (9/2/2021).

Program yang merupakan kerja sama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) ini memanggil para mahasiswa dari seluruh program studi dan seluruh perguruan tinggi di Indonesia untuk berkontribusi membantu pembelajaran siswa-siswa SD. 

Akibat pandemi, proses pembelajaran ikut terdampak, tantangan yang dihadapi pun kian besar khususnya bagi siswa SD. 

• Ki Manteb Ceritakan Kisah Kedekatan dengan Ki Seno pada Babak Goro-Goro

Bagi mahasiswa yang mendaftarkan diri dan terpilih dalam program ini, nantinya akan mendapat beberapa fasilitas.

Di antaranya biaya hidup Rp 700 ribu per bulan, uang kuliah tunggal (UKT) maksimal Rp 2,4 juta, dan waktu yang dialokasikan diakui setara dengan 12 SKS. 

Pakar Kebijakan Pendidikan dari Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Dr Arif Rohman MSi ikut menanggapi hal ini.

Ia mengapresiasi program ini karena memberikan fasilitas kepada mahasiswa yang terdampak pandemi. 

Selain itu, program ini juga dapat membantu para guru dan sekolah yang kurang dalam literasi teknologi. 

"Secara teoretik kebijakan itu sangat bagus, perlu kita apresiasi. Pertama, untuk memberi fasilitas pada mahasiswa yang terdampak pandemi. Kedua, juga kepada sekolah mungkin yang guru-gurunya kurang melek teknologi. Oleh karena itu ini bagus," ujarnya kepada Tribun Jogja.

Namun demikian, Arif masih menyangsikan terkait implementasi dari program tersebut.

Menurutnya, sudah menjadi kebiasaan di Indonesia, suatu program bagus secara perencanaan namun lemah di tataran implementasi. 

• Jadwal dan Lokasi Pemadaman Listrik di DI Yogyakarta Hari Ini, Kamis 11 Februari 2021

"Cuma biasanya di Indonesia itu bagus di perencanaan, tetapi lemah di implementasi. Pengaturannya seperti apa, pengawasannya. Mungkin akan sia-sia anggarannya 60 persen, karena manajemen pelaksanaan sampai pengawasannya itu kurang disiapkan dengan baik," bebernya. 

Ia menambahkan, tanpa manajemen pelaksanaan yang baik, target-target program tidak akan tercapai. Terlebih, dengan spektrum wilayah Indonesia yang sangat luas.

Bahkan, ia memperkirakan yang akan berjalan hanya 40 persen saja. 

"Pelaksanaan akan amburadul, target-target itu akan tidak tercapai. Ada implementation gap, kalau perencanaannya A, pelaksanaannya tidak A penuh mungkin malah ke C," ungkapnya. 

"Apalagi spektrum Indonesia yang luas. Yang mengawasi ini siapa, yang mengorganisasi siapa. Saya sudah memperkirakan akan berjalan hanya 40 persen saja," sambungnya. (uti)