AFPI Sebut Perlunya Kebijakan Terkait Operasional Pembiayaan Digital

Laporan Reporter Tribun Jogja, Nanda Sagita Ginting

TRIBUNJOGJA.COM,YOGYA - Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menilai perlunya peraturan khusus terkait izin operasional bagi pembiayaan digital (fintech lending) untuk meminimalisir terjadinya fintech ilegal.

Ketua Bidang Humas AFPI, Andi Taufan menjelaskan, selama ini belum ada aturan baku untuk mendirikan industri pembiayaan digital.

"Seharusnya dengan pesatnya perkembangan biaya digital harus ada kebijakan dari pemerintah untuk mengaturnya. Karena, masih banyak ditemui fintech lending ilegal di masyarakat," jelasnya melalui konferensi pers Pinjaman dan Pendanaan Aman di Masa Pandemi, pada Jumat (05/02/2021).

• Data BPS 2020, Angka Kemiskinan di Gunungkidul Naik Jadi 17,07 Persen

Berdasarkan data satgas waspada investasi Sejak Desember 2020 hingga awal Januari 2021 sudah ditemui fintech 133 platform lending ilegal yang berpontensi merugikan masyarakat.

Angka tersebut tergolong tinggi untuk sektor industri pembiayaan.

"Saran kami agar lingkungan fintech lending tumbuh dengan sehat, pemerintah harus mewajibkan perusahaan pembiayaan digital

• Ponsel Hingga Uang Digasak Maling, Warga Playen Gunungkidul Alami Kerugian Belasan Juta Rupiah

terdaftar di lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Supaya menekan maraknya industri pinjaman ilegal," ucapnya. 

Selain itu, edukasi terkait literasi keuangan bagi masyarakat juga perlu ditingkatkan.

Untuk membedakan pembiayaan digital resmi dengan yang tidak resmi.

"Masyarakat juga dituntut harus teliti sebelum meminjam uang secara online. Dipastikan dulu validitas perusahaannya agar terhindar dari fintech ilegal yang bersifat merugikan," tutupnya. (ndg)