Breaking News:

Kota Yogya

Kerusakan Material Anyar di Kawasan Tugu Yogyakarta, Legislatif Pertanyakan Kinerja Kontraktor

Selama enam bulan status proyek masih masa pemeliharaan, sehingga pelaksana harus bertanggung jawab.

TRIBUNJOGJA.COM / Azka Ramadhan
Papan proyek kembali dipasang di kawasan Tugu Pal Putih seiring pembenahan beberapa kerusakan oleh pihak ketiga, Kamis (4/2/2021). 

TRIBUNJOGJA.COM - Kalangan legislatif menyebut kerusakan di plataran kawasan Tugu Pal Putih yang belum genap berusia dua bulan pascadiresmikan, menjadi tanggungjawab pihak kontraktor.

Oleh sebab itu, Pemkot Yogyakarta didesak, supaya tegas mengambil sikap.

Sekretaris Komisi C DPRD Kota Yogyakarta, Sigit Wicaksono mengatakan, selama enam bulan status proyek masih masa pemeliharaan, sehingga pelaksana harus bertanggung jawab.

Menurutnya, berkaca dari kejadian ini, pemerintah harus mengevaluasi kinerja kontraktor.

"Kalau memang hasilnya tidak sesuai, ya di-blacklist saja," ucap Sigit Kamis, (4/2/2021).

Belum Genap Dua Bulan, Wajah Baru Kawasan Tugu Yogyakarta Sudah Mengalami Kerusakan

Ia mengatakan, waktu pengerjaan yang terbatas, atau hanya sekitar tiga bulan saja, tetap tidak bisa dijadikan alasan.

Sebab, wilayah Tugu Pal Putih ini adalah kawasan strategis, serta masuk cagar budaya, sehingga pengerjaannya harus memperhatikan kondisi faktual.

Misalnya, kondisi simpang yang cenderung padat dan ramai kendaraan, tentu wajib diperhatikan.

Tapi, ia mengaku heran, karena dalam kondisi pandemi COVID-19 kepadatan simpang Tugu tidak seramai biasanya, ditambah ada Pengetatan Terbatas Kegiatan Masyarakat (PTKM).

"Kalau kita ukur pada kondisi pandemi sekarang, beban lalu lintas di sana pasti tidak seramai saat kondisi normal. Nah, baru segitu saja sudah terjadi kerusakan ya, padahal  belum ada dua bulan," cetusnya.

Lalu Lintas di Tugu Yogyakarta Ramai Lancar, Papan Larangan Berhenti Masih Terpasang

Politisi Partai Nasional Demokrat itu juga mempertanyakan pengawasan yang dilakukan pemerintah.

Karenanya, selain pihak kontraktor, dewan pun hendak meminta klarifikasi dari organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

"Jangan sampai ada konstruksi yang tidak sesuai spesifikasi, karena dampaknya merugikan masyarakat. Itu bisa diaudit dan menjadi masukan bagi kami, untuk menggelar rapat dengan mitra kerja," tandasnya.

"Apalagi, kawasan Tugu, sampai Alun-alun Utara itu ikon Kota Yogyakarta. Jadi, kalau sedikit saja ada kerusakan, ada sesuatu yang tidak pas, ya dipastikan langsung jadi sorotan publik," pungkas Sigit. ( Tribunjogja.com )

Penulis: Azka Ramadhan
Editor: Gaya Lufityanti
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved