Breaking News:

Kota Yogyakarta

Pastikan Tepat Sasaran, Forpi Kota Yogyakarta Awasi Penyaluran Bansos Covid-19

Pastikan Tepat Sasaran, Forpi Kota Yogyakarta Awasi Penyaluran Bansos Covid-19

Tribun Jogja/Noristera Pawestri
Koordinator Forpi Kota Yogyakarta Baharuddin Kamba 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogyakarta menegaskan kesiapannya untuk ikut mengawasi penyaluran bantuan sosial (bansos) bagi warga terdampak Covid-19. Sehingga, alokasi yang digelontorkan bisa benar-benar tepat sasaran.

Anggota Forpi Kota Yogyakarta Baharudin Kamba mengatakan untuk tahun ini, penerima bansos dari program sembako di Kota Yogyaakarta mengalami penurunan sekitar 2.400, jika dibandingkan dengan 2020 kemarin.

Satu di antaranya karena masih dijumpai dobel data.

"Banyak faktor, salah satunya ada penerima ganda dalam satu keluarga. Semoga saja ya, dengan penyisiran data yang lebih ketat, tahun ini bisa diantisipasi, tidak ada yang dobel lagi," ujarnya, Senin (1/2/2021).

Ia menuturkan, ada beberapa jenis bansos yang dikucurkan untuk warga terdampak, seperti Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH), hingga bantuan sembako perluasan.

Keluarga yang masuk dalam daftar penerima hanya berhak atas satu jenis.

"Kami juga membuka posko pengaduan jika ada warga yang menemukan masalah di lapangan. Baik tidak tepat sasaran, penyelewenangan, atau pungutan liar. Silakan laporkan ke Sekretariat Forpi," jelasnya.

Baca juga: Wakil Ketua DPRD DIY : Kalau Ada Penyelewengan Bansos Laporkan Kami

Baca juga: IDEA Yogyakarta Temukan 57 Laporan Kasus Bansos

Berdasar data yang diterima dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Yogyakarta, lanjut ia, terdapat 18.241 keluarga penerima bantuan sembako.

Meliputi, 10.772 penerima reguler dan 7.699 keluarga terdampak pandemi corona.

Oleh sebab itu, Kamba pun mendorong Pemkot untuk terus melakukan sinkronisasi, terutama dengan menggabungkan data penerima PKH, Pangan Non Tunai (BPNT), serta Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), untuk memastikan tidak ada warga yang tercecer.

"Dari situ, otomatis akan terlihat ya, keluarga pra sejahtera yang seharusnya memperoleh intervensi kebijakan dari pemerintah," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinsosnakertrans Kota Yogyakarta,  Maryustion Tonang menuturkan bahwa pihaknya senantiasa melakukan sinkronisasi data secara ketat.

Sehingga, dapat dipastikan masyarakat yang terdampak pandemi tak akan luput dari program bantuan.

Menurutnya, warga rentan miskin yang tercantum dalam Keluarga Sasaran Perlindungan Jaminan Sosial (KSJPS), tapi tidak masuk di Basis Data Terpadu (BDT) milik Kementerian Sosial (Kemensos), dijamin menerima bantuan yang sama dari program pemerintah daerah.

"Tahun 2021 ini kami tetap mengalokasikan BST ya, melalui APBD Kota Yogyakarta, untuk mengakomodir pemegang KSJPS yang belum memperolah bansos apapun dari pemerintah pusat," katanya. (Tribunjogja/Azka Ramadhan)

Penulis: Azka Ramadhan
Editor: Hari Susmayanti
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved