Breaking News:

Kabupaten Klaten

Bupati Klaten Sri Mulyani Keluarkan SE Baru, Jam Operasional Pedagang Kuliner Sampai Pukul 21.00 WIB

Bupati Klaten Sri Mulyani Keluarkan SE Baru, Jam Operasional Pedagang Kuliner Sampai Pukul 21.00 WIB

Penulis: Almurfi Syofyan | Editor: Hari Susmayanti
TRIBUNJOGJA.COM / Almurfi Syofyan
Bupati Klaten Sri Mulyani saat ditemui di Pendapa Pemkab Klaten, Senin (21/12/2020). 

TRIBUNJOGJA.COM, KLATEN - Pedagang kuliner di Kabupaten Klaten akhirnya bisa bernafas lega setelah diperbolehkan beroperasi hingga pukul 21.00 WIB.

Hal itu dipastikan karena telah terbitnya Surat Edaran (SE) Nomor 360/027/32 tahun 2021 tentang perubahan SE Bupati Klaten nomor 360/016/31 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan untuk pengendalian penyebaran COVID-19 di Klaten.

SE perubahan tersebut diteken langsung oleh Bupati Klaten, Sri Mulyani, Jumat (15/1/2021).

Bupati Klaten, Sri Mulyani membenarkan dikeluarkannya SE perubahan tersebut.

Menurut Mulyani, SE tersebut dikeluarkan karena adanya SE baru yang dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah.

"Ada SE baru dari Pak Gub untuk dipedomani bagi daerah-daerah yang memberlakukan PSBB," ujar Sri Mulyani saat dikonfirmasi Tribun Jogja via pesan singkat, Jumat (15/1/2021).

Pada SE perubahan itu, terdapat 11 poin pembatasan yang wajib diterapkan oleh masyarakat Klaten.

Baca juga: Cerita Siswa SD Tulis Surat Terbuka untuk Bupati Klaten Karena Ayahnya Tak Bisa Jualan Selama PPKM

Satu di antaranya yakni, poin nomor tujuh menyatakan diizinkannya pedagang kuliner beroperasi hingga pukul 21.00 WIB.

Meski mendapat izin beroperasi hingga pukul 21.00, pedagang hanya diperkenankan melayani pesan antar atau dibawa pulang.

Sementara itu, untuk Mall. departement store, toserba, shopping center dan pusat perbelanjaan lainnya dilakukan pembatasan jam operasional hingga pukul 19.00.

Kemudian, untuk objek wisata yang dikelola pemerintah, BUMN, BUMD, BUMDES dan pihak swasta dilarang beroperasi untuk sementara.

Pelaksanaan hajatan masih diperbolehkan namun harus dengan persetujuan, Kepala desa, Camat, Kapolsek, Danramil dan wajib menerapkan prokes COVID-19.

Dalam SE perubahan itu, pembatasan kegiatan tersebut berlaku hingga 25 Januari 2021. (Tribunjogja/Almurfi Syofyan)

Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved