Dewan Meradang Pemkot Yogyakarta Tolak Rekomendasi Lockdown, Apa Hanya Demi PAD?

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Masih terjadinya fenomena kerumunan di kawasan Malioboro, hingga Titik Nol Kilometer, pada malam tahun baru 2021, Kamis (31/12/2020) lalu, membuat kalangan legislatif meradang.

Ketua Pansus Pengawasan Penanganan Covid-19 DPRD Kota Yogyakarta, Antonius Fokki Ardiyanto berujar, fenomena itu membuktikan, rekomendasi dewan untuk menerapkan penutupan total kawasan Tugu-Malioboro-Titik Nol (Gumaton) pada 31 Desember pukul 18.00 sampai 1 Januari 06.00 tidak asal-asalan.

Menurutnya, saat fakta yang terjadi demikian, maka Pemkot, atau dalam hal ini Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Heroe Poerwadi, secara gamblang menolak rekomendasi itu.

Jadi, secara politik, sikap resmi yang disampaikan dalam rapat paripurna tersebut, tak diindahkan.

Baca juga: Dapat Kejutan, Turis Prancis Jadi Wisatawan Pertama di Candi Borobudur Awal Tahun 2021

Baca juga: Kapan Waktu Mustajab untuk Berdoa? Salah Satunya Hari Jumat Setelah Ashar

"Ini sangat-sangat aneh ya, karena dalam rapat paripurna itu, Pansus juga sudah disetujui oleh teman-teman dari Fraksi PAN, di mana Mas Heroe (Heroe Poerwadi) adalah Ketua DPD PAN Kota Yogyakarta" ujarnya, saat dihubungi Jumat (1/1/2021).

Fokki menandaskan, meski kerumunan tersebut bisa segera dibubarkan oleh aparat kepolisian, maupun Satpol PP, risiko penularan Covid-19 tetap sangat besar, karena telah terjadi mobilitas massa yang begitu tinggi.

Ia menilai, antisipasi lebih mudah jika Gumaton ditutup total.

"Ternyata, itu diabaikan. Akibatnya, ya muncul kerumunan di Malioboro, serta Titik Nol Kilometer yang sangat membahayakan kesehatan dan keselamatan warga, mengingat kita masih dalam masa tanggap darurat," cetusnya.

Politisi PDI Perjuangan tersebut juga mengaku, tidak pernah mendengar alasan penolakan atas rekomendasi dewan dari eksekutif.

Baca juga: Bursa Transfer Liga Inggris : Dua Pemain Muda Resmi Gabung Liverpool

Baca juga: Sambut Tahun Baru 2021, PLN Pastikan Pasokan Listrik Jateng dan DIY Aman

Karena itu, legislatif bertanya-tanya, sebenarnya apa yang melatarbelakangi keputusan Pemkot, hingga bersikukuh tetap membuka Gumaton ini.

"Statement saya jelas, Pemkot ini ndableg. Rekomendasi dari Pansus clear, pada waktu koordinasi di tingkat DIY juga clear ya. Apa hanya demi PAD, sampai membahayakan keselamatan warga masyarakatnya sendiri," tegasnya.

Bahkan, Pansus akan mengkaji keabaian Pemkot terhadap rekomendasi dewan, apakah berimplementasi pada hukum.

Sesuai rencana, Senin (4/1/20) mendatang, pihaknya bakal berkoordinasi dengan Ketua DPRD Kota Yogya, untuk membahas kelanjutan sikap Pansus itu.

"Itu yang akan kita kaji lebih lanjut ya, apakah munculnya kerumunan di Titik Nol Kilometer tersebut juga mempunyai iplementasi hukum," tandas Fokki. (aka)