Breaking News:

Sambut Pergantian Tahun, Pemkot Magelang Larang Masyarakat Adakan Pesta

Pemkot Magelang melarang masyarakat mengadakan pesta yang menimbulkan kerumunan massa pada malam pergantian tahun baru 2021.

Dok. Humas Magelang
Ilustrasi Alun-Alun Kota Magelang 

TRIBUN-JOGJA.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Magelang melarang masyarakat mengadakan pesta yang berpotensi menimbulkan kerumunan pada malam pergantian Tahun Baru 2021.

Tidak hanya masyarakat, aturan ini diberlakukan juga kepada para pelaku usaha jasa hiburan, hotel, kafe, dan restoran.

Aturan tersebut tertuang dalam surat edaran (SE) bernomor 556/666/340 tertanggal Rabu (23/12/2020) tentang pencegahan penyebaran Covid-19 selama libur Natal dan Tahun Baru.

Lebih lanjut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Magelang Joko Budiyono menjelaskan, SE tersebut saat ini telah dilayangkan ke semua pelaku usaha jasa pariwisata dan perhotelan.

Joko mengatakan, upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk ketegasan Pemkot Magelang untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Sebab, menurut dia, selama beberapa bulan terakhir, jumlah kasus positif Covid-19 di Kota Magelang terus meningkat.

Pihaknya pun telah berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk menyampaikan SE ke semua pihak terkait.

"Peningkatan kasus Covid-19 tidak sedikit disebabkan karena kerumunan massa. Polres Magelag Kota dan TNI berusaha untuk menghalau munculnya kerumunan massa," ujar Joko, Selasa (29/12/2020).

Joko mengatakan, khusus untuk momen pergantian tahun pada Kamis (31/12/2020) mendatang, Pemkot Magelang akan mensterilkan kawasan alun-alun.

Selain itu, Pemkot Magelang juga tidak akan menyediakan kantong parkir dan hiburan di pusat kota.

"Tidak ada perayaan malam tahun baru baik di hotel, restoran, juga alun-alun. Semuanya steril dan pihak berwenang akan melakukan patroli untuk menghalau setiap kali ada potensi kerumunan massa," paparnya.

Selama pergantian tahun, lanjut Joko, seluruh tempat hiburan dan pariwisata diimbau untuk tutup sementara waktu.

Joko melanjutkan, jika ada pelaku usaha yang melanggar, maka pemerintah berhak memberi tindakan tegas, termasuk mengevaluasi izin jasa usaha tersebut.

"Saya harap karena ini urusan kemanusiaan, kerja sama dari semua pihak untuk menyukseskan penerapan protokol kesehatan (prokes) di tengah pandemi ini," kata Joko seperti dalam keterangan tertulisnya, Selasa (29/12/2020).

Joko optimis, dengan disiplin yang baik, mata rantai penyebaran Covid-19 di Kota Magelang bisa diputus.

Pada kesempatan itu, Joko juga menegaskan, Pemkot Magelang akan terus memantau pergerakan masyarakat di kawasan-kawasan publik.

"Bahkan, warga luar daerah yang hendak menginap di hotel harus menunjukkan bukti atau hasil pemeriksaan rapid test antigen," ujarnya.

Kemudian, sambung Joko, para pemilik tempat kuliner juga diminta untuk disiplin menerapkan prokes dan menjaga jarak satu sama lain.

"Sosialisasi terus kami berikan, agar kepatuhan terhadap protokol kesehatan ini bisa menjadi budaya masyarakat," kata Joko.

Penulis: Maria Arimbi Haryas Prabawanti
Editor: AMALIA PURNAMA SARI
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved