Breaking News:

Kemenparekraf RI Serahkan Akta PT untuk 100 Pelaku Pariwisata dan Industri Kreatif di Yogyakarta

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI menyerahkan akta Perseroan Terbatas (PT) pada 100 pelaku usaha

Penulis: Azka Ramadhan | Editor: Kurniatul Hidayah
TRIBUNJOGJA/ Azka Ramadhan
Penyerahan akta PT dari Kemenparekraf RI kepada salah satu pelaku pariwisata dan industri kreatif di Yogyakarta, Senin (28/12/2020). 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) RI menyerahkan akta Perseroan Terbatas (PT) pada 100 pelaku usaha pariwisata dan industri kreatif yang berasal dari Yogyakarta, Medan, Manado dan Bali, di Kota Yogyakarta, Senin (28/12/2020).

Direktur Fasilitasi Kekayaan Intelektual Kemenparekraf RI, Robinson Hasoloan Sinaga mengatakan, akta diperoleh setelah pelaku usaha mengikuti program 'Sosialisasi dan Fasilitasi Pendirian Badan Hukum Tahun 2020'.

Sehingga, seluruh biaya ditanggung oleh Kemenparekraf RI.

Ia berujar, dalam agenda ini, Kemenparekraf bekerjasama dengan jajaran Badan Pengelola Usaha Universitas Sebelas Maret, serta Ikatan Notaris Indonesia.

Baca juga: Resep Jurus Sehat Rasulullah dari dr Zaidul Akbar: Infused Water untuk Penderita Diabetes

Baca juga: Menyingkap Kisah yang Terkubur Dalam Struktur Kuno Temuan Baru Candi Pawon Magelang

Dengan target, bisa memperbanyak pelaku pariwisata dan industri kreatif di Indonesia yang mempunyai badan hukum.

"Jadi, selain Yogyakarta, untuk tahun ini diselenggarakan juga di Medan, Manado dan Bali. Fasilitasi ini memang kami khususkan bagi pelaku pariwisata dan 17 sub sektor industri ekraf. Di luar itu, tidak difasilitasi," ujarnya.

Robinson mengungkapkan, sejauh ini di seantero tanah air, terdapat sekira 8 juta pelaku pariwisata dan industri kreatif.

Namun, dari jumlah tersebut, belum sampai 10 persen yang sudah berbadan hukum, entah CV, atau PT.

Menurutnya, masalah permodalan disebut jadi kendala.

"Saya yakin yang punya badan hukum saat ini tidak sampai 10 persen, karena mereka seperti enggan mengurus surat yang memang membutuhkan modal," jelasnya.

Baca juga: Weekend Streaming Drakor? #KenapaNggak

Baca juga: Satpol PP DIY : Sebanyak 37 Hotel di DI Yogyakarta Melanggar Prokes dan Diganjar SP 1

Halaman
12
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved