Breaking News:

Respon Ketua Kadin Kota Yogyakarta Terkait Kewajiban Wisatawan Rapid Test Antigen saat ke Yogya

Para pelaku usaha sudah bersiap sejak jauh-jauh hari untuk menyambut momentum liburan akhir Desember mendatang.

Tribun Jogja/ Azka Ramadhan
Ketua Kadin Kota Yogyakarta, Aji Karnanto. 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA -  Kebijakan pemerintah yang mewajibkan wisatawan menyertakan hasil rapid test antigen saat libur natal dan tahun baru nanti, kembali dikeluhkan oleh para pelaku usaha.

Penerapannya yang cenderung mendadak, dinilai memberatkan dan membuat kelabakan.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Yogyakarta, Aji Karnanto, mengatakan para pelaku usaha sudah bersiap sejak jauh-jauh hari untuk menyambut momentum liburan akhir Desember mendatang.

Tapi, kebijakan tersebut seakan memupuskan ekspektasi sejawatnya.

"Sekarang kita lihat, layanan kesehatan yang bisa melayani rapid test antigen ini dimana-mana kapasitasnya penuh. Jadi, wisatawan juga tidak mempunyai kesempatan untuk mempersiapkan persyaratan itu," terangnya, Selasa (22/12/2020).

Baca juga: Penumpang Kapal Laut dari dan Menuju Bali Juga Wajib Rapid Antigen

Baca juga: Dibuka Mulai Senin, Layanan Rapid Test Antigen di RS Panti Rapih Penuh Kuota Setiap Hari

Alhasil, sejumlah wisatawan dari berbagai daerah akhirnya memutuskan untuk membatalkan kunjungan ke Yogyakarta.

Padahal, setelah mengalami keterpurukan selama pandemi Covid-19, pelaku usaha sangat berharap dapat mengerek perekonomiannya saat libur Nataru nanti.

"Kita memahami, kebijakan itu demi kebaikan bersama. Tapi, kalau penerapannya mendadak, ya kasihan. Dampaknya kan luar biasa. Padahal, momentum liburan ini sudah dinanti-nanti pelaku usaha di Yogyakarta," ungkap Aji.

Menurutnya, bagaimanapun juga, pelaku usaha harus diberi ruang dan kesempatan untuk menyampaikan gagasannya.

Baca juga: Pemda DI Yogyakarta Sudah Sediakan 2,5 Hektar Lahan Tambahan untuk Tampung Sampah

Baca juga: Kabar Terbaru Soal Libur Nataru, Liburan Pakai Mobil Pribadi Tidak Wajib Rapid Test Antigen

Pasalnya, kebijakan seperti ini dijalankan bersama-sama, dimana dampaknya pun dirasakan banyak kalangan, terutama pihaknya.

"Sekarang, kami hanya bisa mendorong pemerintah, agar kebijakan tersebut bisa ditegakkan secara konsisten, serta tidak ada pandang bulu. Kalau itu memang demi kebaikan bersama, ya harus tegas kan," pungkasnya. 

( tribunjogja.com )

Penulis: Azka Ramadhan
Editor: Muhammad Fatoni
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved