Breaking News:

KPU Kota Magelang Tunggu MK Soal Permohonan Sengketa Hasil Pilkada Kota Magelang 2020

Permohonan itu diajukan secara elektronik atau online Jumat (18/12/2020) lalu oleh salah satu paslon dan tercatat dalam laman Mahkamah Konstitusi.

Tribun Jogja/ Rendika Ferri K
Suasana Kantor KPU Kota Magelang pascapenetapan hasil perhitungan perolehan suara Pilkada 2020 Kota Magelang, Senin (21/12/2020). 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Rendika Ferri K

TRIBUNJOGJA.COM, MAGELANG - Ketua KPU Kota Magelang, Basmar Perianto, mengatakan, pihaknya sudah mengetahui ada pengajuan permohonan perkara hasil pilkada 2020 Kota Magelang ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Permohonan itu diajukan secara elektronik atau online Jumat (18/12/2020) lalu oleh salah satu paslon dan tercatat dalam laman Mahkamah Konstitusi.

Permohonan perkara pilkada 2020 tersebut dapat dilihat dan diakses secara umum melalui situs MK di www.mkri.id.

Dalam daftar perkara wali kota, PHP Walikota Magelang Tahun 2020 berada di nomor 6 dengan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (APPP) dari MK Nomor :24/PAN.MK/AP3/12/2020.

"Iya, (pengajuan permohonan perkara pilkada) ke Mahkamah Konstitusi. Hari Jumat lalu pada tanggal 18 Desember 2020. Itu yang tercatat  di laman Mahkamah Konstitusi. Termohonnya KPU Kota Magelang dan yang disengketakan soal hasil penetapan," katanya kepada Tribun Jogja, di kantor KPU Kota Magelang, Senin (21/12/2020) kemarin.

Pihak KPU Kota Magelang pun mempersilahkan. Hasil perhitungan suara Pilkada 2020 Kota Magelang sudah ditetapkan pada tanggal 15 Desember 2020 kemarin.

Jika ada salah satu paslon atau peserta pemilu berkeberatan terhadap hasil tersebut dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi.

"Penetapan surat keputusan penetapan perolehan suara memang dijadikan sarana untuk mengajukan permohonan sengketa perselisihan ke MK. Kami, pada tanggal 15 Desember 2020 lalu sudah mengeluarkan SK penetapan dan ini memang hak dari pasangan calon atau hak peserta pemilu untuk mengajukan keberatan atau sengketa tentang hasil ke mahkamah konstitusi. UU memberikan ruang untuk mengajukan keberatan dan ruangnya melalui Mahkamah Konstitusi. Ya tak apa," tuturnya.

Basmar sendiri mengaku belum mengetahui isi keseluruhan dari permohonan yang diajukan ke MK tersebut.

Halaman
12
Penulis: Rendika Ferri K
Editor: Muhammad Fatoni
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved