Breaking News:

Nasional

Parludem : Pemerintah Harus Terbuka jika Muncul Klaster Baru Covid-19 Pasca-Pilkada Serentak 2020

Parludem : Pemerintah Harus Terbuka jika Muncul Klaster Baru Covid-19 PascaPilkada Serentak 2020

Editor: Hari Susmayanti
Kompas.com/Fitria Chusna Farisa
Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini. 

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyebut, tingkat kepatuhan penyelenggara Pilkada 2020 terhadap protokol kesehatan Covid-19 relatif rendah.

Tentunya hal itu berpotensi terjadi penularan virus corona.

Manyikapi hal itu, Dewan Pembina Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) meminta kepada pemerintah terbuka jika muncul klaster covid-19 setelah pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 pada Rabu (9/12/2020) lalu.

Anggota Dewan Pembina Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengatakan, keterbukaan itu bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat bahwa Covid-19 tidak bisa dianggap remeh.

"Pemerintah kalau memang kemudian mendapati data ada peningkatan, sikap terbuka itu jauh lebih baik," kata Titi dalam diskusi daring bertajuk 'Membaca Hasil Hitung Cepat dan Evaluasi Pilkada 2020,' Sabtu (12/12/2020).

"Karena kenapa? Akhirnya menjadi pembelajaran bagi masyarakat kita, bahwa risiko itu nyata ada dan betul-betul apa semakin mendekat kepada kita," ujar dia.

Titi menuturkan, apabila nantinya memang ada pengumuman klaster Pilkada 2020, jangan dianggap sebagai rongrongan atas dilaksanakannya pilkada.

Baca juga: FDA Izinkan Penggunaan Vaksin Covid-19 Produksi Pfizer, Pemerintah AS Segera Lakukan Vaksinasi

Baca juga: Rincian Penerima Prioritas dan Harga Vaksin Virus Corona di Indonesia

Tetapi yang diperlukan adalah melakukan antisipasi agar risiko penularan Covid-19 tidak terjadi.

"Dan jangan dianggap sebagai kegagalan di tengah capaian yang sudah dianggap mampu diraih oleh Indonesia pada 9 Desember kemarin," ucap dia.

Sebelumnya, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyebut, tingkat kepatuhan penyelenggara Pilkada 2020 terhadap protokol kesehatan Covid-19 relatif rendah.

Wiku menyebut, masih adaTPS yang tak menyediakan sarana dan prasarana penunjang protokol kesehatan pencegahan Covid-19 di TPS.

Bahkan, tingkat kepatuhan penyelenggara dalam menyediakan fasilitas penunjang seperti tempat cuci tangan, disinfektan, hingga petugas pengawas penerapan protokol kesehatan masih di bawah 50 persen.

"Masih rendahnya kepatuhan penyelenggara pemilu dalam menyediakan sarana dan prasarana penunjang protokol kesehatan tentunya sangat disayangkan mengingat hal ini sudah diatur di dalam PKPU," ujar Wiku dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (10/12/2020).

Wiku pun meminta agar persoalan ini dievaluasi secara menyeluruh oleh penyelenggara pemilu.(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pemerintah Diminta Terbuka Jka Ada Klaster Baru Covid-19 Usai Pilkada

Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved