Breaking News:

Kolom Bawaslu DIY

Pentingnya Pemetaan TPS Rawan

Salah satu perencanaan pengawasan ini adalah pemetaan tempat pemungutan suara (TPS) rawan.

Istimewa
Anggota Bawaslu DIY, Sutrisnowati, SH, MH, MPsi 

Anggota Bawaslu DIY, Sutrisnowati SH MH MPsi

TRIBUNJOGJA.COM - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) adalah lembaga yang memiliki tugas dalam pengawasan pemilu dan pemilihan dengan strategi pencegahan, pengawasan dan penindakan.

Terhadap konteks penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Bawaslu melakukan pencegahan terhadap potensi kerawanan sebelum tahapan pemungutan, penghitungan serta rekapitulasi suara untuk mencegah pelanggaran pemilihan.

Perencanaan pengawasan dibuat sebagai bentuk kesiapan pengawas dalam menghadapi pelaksaanaan tahapan tersebut. Perencanaan pengawasan sangat diperlukan untuk menjamin kelancaran pada setiap tahapan pemilihan.

Salah satu perencanaan pengawasan ini adalah pemetaan tempat pemungutan suara (TPS) rawan.

TPS rawan adalah suatu keadaan yang berpotensi mengganggu pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang berdampak pada hilangnya hak pilih, mempengaruhi pilihan pemilih dan mempengaruhi hasil pemilihan.

Pemetaan TPS rawan Pemilihan Serentak tahun 2020 bertujuan sebagai langkah perbaikan untuk mengurangi terjadinya potensi pelanggaran di hari pemungutan dan penghitungan suara, serta menyediakan data analisis untuk menyusun strategi pencegahan pelanggaran pemilihan di tahapanpemungutan dan penghitungan suara.

Agar dapat memetakan TPS rawan yang lebih akurat, Bawaslu Republik Indonesia telah membuat instrumen yang diturunkan ke Bawaslu tingkat Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang melakukan pemilihan serentak tahun 2020.

Pada instrumen pemetaan TPS rawan ini menggunakan 7 kategori utama yang dijadikan alat ukur. Adapun ketujuh kategori TPS rawan terkait dengan; keterlambatan distribusi logistik, kekurangan surat suara, jangkauan lokasi TPS, TPS akses, penempatan lokasi TPS, pemilih memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat, jaringan internet dan listrik, penyelenggara pemilihan terkonfirmasi Covid-19.

Substansi dari pemetaan TPS rawan adalah untuk mengantisipasi hambatan dalam pemungutan dan penghitungan suara.

Melalui pemetaan TPS rawan ini, Bawaslu dapat memberikan masukan ke jajaran penyelenggara pemilihan, menyiapkan aksesibilitas TPS dengan memastikan fasilitas di TPS memudahkan pemilih. Khususnya, penyandang disabilitas, orang lanjut usia, ibu hamil dan pemilih rentan sebagainya.

Lokasi TPS yang sulit dijangkau dan penempatan yang tidak akses menyulitkan pemilih untuk hadir dan menggunakan hak pilihnya yang berujung pada kehilangan hak pilih.

Pemungutan suara yang dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19 membutuhkan kesigapan petugas TPS untuk memastikan pemilih, senantiasa menjaga jarak sepanjang hari pemungutan dan penghitungan suara. Oleh karena itu, penempatan lokasi TPS yang tidak memungkinkan penegakan protokol kesehatan sesuai pedoman KPU, berpotensi memunculkan kerumunan pemilih. Maka, penempatan lokasi TPS juga merupakan indikator kerawanan yang harus diantisipasi.

Pemetaan TPS rawan ini menjadi penting sebagai peringatan dini dan menjadi dasar strategi pengawasan bagi Bawaslu, serta sebagai langkah mitigasi yang dapat dilakukan oleh penyelenggara pemilu, maupun masyarakat secara umum dalam melakukan pengawasan partisipatif dan pencegahan untuk mengatisipasi terjadinya potensi pelanggaran dan kecurangan di TPS sebelum dan pada hari pemungutan, penghitungan suara di TPS yang telah dipetakan.

Harapannya, penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 ini terlaksana secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. (*)

Editor: ribut raharjo
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved