Masa Tenang, Bawaslu Gunungkidul Imbau Tim Paslon Mandiri Tertibkan APK

TRIBUNJOGJA.COM, GUNUNGKIDUL - Per 5 Desember 2020, masa kampanye bagi seluruh peserta Pilkada berakhir serentak.

Setelahnya menjadi masa tenang di mana kampanye beserta atributnya sudah tidak boleh lagi dilakukan.

Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Gunungkidul, Rosita menyampaikan pihaknya sudah menyampaikan imbauan ke seluruh tim paslon.

"Kami minta mereka untuk menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK) secara mandiri, termasuk menghentikan kegiatan kampanye mulai 6 Desember," kata Rosita dihubungi pada Senin (07/12/2020).

Ia mengatakan imbauan tersebut disampaikan secara tertulis dan verbal.

Baca juga: Viral Video Diduga Money Politik di Pilkada Gunungkidul 2020, Ini Klarifikasi Sutrisna Wibawa

Seluruh tim paslon sudah diundang oleh Bawaslu Gunungkidul untuk mendapat imbauan secara langsung.

Bawaslu Gunungkidul pun turut melakukan penertiban APK yang masih terpasang hingga awal masa tenang kemarin.

Rosita mengatakan ada belasan ribu APK yang perlu ditertibkan di berbagai wilayah.

"Minggu (06/12/2020) kemarin misalnya, kami lakukan penertiban dengan 5 tim menyebar," jelasnya.

Rosita pun berharap seluruh anggota tim dari tiap paslon berinisiatif untuk menurunkan atribut kampanye secara mandiri.

Sebab diupayakan seluruh wilayah Gunungkidul bersih dari APK selama masa tenang hingga pencoblosan pada 9 Desember mendatang.

Selain penertiban APK, Bawaslu Gunungkidul juga bergerak mengawasi potensi munculnya politik uang (money politics).

Baca juga: KPPS Pilkada Gunungkidul Diberi Waktu Sampai 8 Desember untuk Rapid Test

Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu Gunungkidul Tri Asmiyanto.

"Ada potensi terjadinya praktek politik uang jelang pencoblosan, terutama saat masa tenang ini," katanya beberapa waktu lalu.

Demi mengantisipasi praktek tersebut, Bawaslu Gunungkidul menginisiasi tim patroli pengawasan politik uang.

Tim ini pun mulai bergerak sejak 6 Desember lalu atau hari pertama masa tenang Pilkada.

Tri mengatakan tim patroli ini terdiri atas berbagai unsur terkait.

Patroli dan pengawasan terhadap politik uang akan berlangsung hingga 8 Desember atau H-1 pencoblosan.

"Kami juga sudah berkoordinasi dengan unsur Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)," ujarnya.(Tribunjogja.com)