Breaking News:

KONI Pusat Gelar Musornaslub, Ini Beberapa Perubahan Aturan yang Dihasilkan

Musyawarah Organisasi Olahraga Nasional Luar Biasa (Musornaslub) diselenggarakan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat

Dokumentasi Humas KONI DIY
Ketua Umum KONI DIY Prof. Dr. H. Djoko Pekik Irianto, M.Kes., AIFO (kanan) didampingi Ketua Bidang Organisasi KONI DIY, Nolik Maryono saat mengikuti Rapat Kerja Nasional (Rakernas) KONI Pusat Tahun 2020 yang berlangsung secara virtual pada 25-27 Agustus 2020 lalu. 

TRIBUNJOGJA.COM - Musyawarah Organisasi Olahraga Nasional Luar Biasa (Musornaslub) diselenggarakan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat secara virtual pada Senin (7/12/2020).

Ketua Bidang Pembinaan Organisasi KONI DIY Nolik Maryono BSc menjelaskan, berdasar Musornaslub tersebut satu di antara perubahan aturan yang dihasilkan ialah memperpanjang masa bakti anggota KONI Daerah.

Perpanjangan masa bakti anggota KONI Daerah diputuskan apabila berbarengan dengan penyelenggaraan event akbar olahraga, termasuk Pekan Olahraga Nasional (PON).

"Telah ditetapkan adanya kebijakan perpanjangan kepengurusan tersebut. Sebelumnya 3 bulan setelah PON, tapi tadi diputuskan bisa diperpanjang hingga 6 bulan setelah PON," terang Nolik, Senin (7/12/2020).

Baca juga: Klaster Keluarga dan Pelaku Perjalanan Dominasi Tambahan Kasus Covid-19 Kulon Progo

Baca juga: Rakornas TPAKD 2020 Sebagai Upaya Mendorong Inklusi Keuangan Indonesia

Menurut Nolik, perpanjangan masa bakti  hingga enam bulan setelah pelaksanaan PON bertujuan agar kepengurusan KONI daerah/provinsi, PP atau PB cabor dapat menyelesaikan laporan pertanggung jawaban (LPJ) dengan baik.

Sebab, lanjut Nolik, penyelesaian LPJ PON cukup rumit.

Sehingga diberi waktu tiga bulan untuk menyusun LPJ, tiga bulan berikutnya digunakan untuk mempersiapkan Musorda atau Musorprov.

Di samping itu, Musornaslub juga menetapkan keputusan bahwa ketua umum (Ketum) pengurus cabor dan badan fungsional anggota KONI diperbolehkan dipilih sebanyak tiga periode.

"Namun dengan syarat tambahan yakni saat pemilihan ketum, tidak ada figur lain yang akan ikut mencalonkan diri," jelas Nolik.

Syarat tambahan berikutnya ialah calon ketum incumbent minimal mendapat dukungan 75 persen dari anggota cabor.

Baca juga: Sambut HUT ke-59, Bank BPD DIY Gelar Doa Bersama dan Bersedekah Secara Digital

Baca juga: Peringati 65 Tahun Hubungan Bilateral RI-Vietnam, Pemda DIY Gelar Pameran Foto Arsip

Halaman
12
Penulis: R.Hanif Suryo Nugroho
Editor: Kurniatul Hidayah
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved