Breaking News:

Yogyakarta

Bendung Kamijoro Dikelola KPBU, DPRD DIY Tak Ingin Investor Asing

Bendung Kamijoro Dikelola KPBU, Wakil Ketua DPRD DIY Tak Ingin Investor Asing

TRIBUNJOGJA.COM / Singgih Wahyu
Presiden Jokowi resmikan Bendung Kamijoro 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memberi catatan merah untuk pemerintah DIY terkait rencana penyelesaian program pembangunan melalui sistem Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Catatan tersebut cukup mendasar lantaran para dewan memiliki data terkait buruknya sistem KPBU yang dilakukan oleh pemerintah DIY selama ini.

Terkait rencana pemanfaatan bendung Kamijoro, Kabupaten Kulon Progo yang dalam skemanya akan ditempuh jalan KPBU, para legislator memberikan kritik.

Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana menyampaikan, sejauh ini dirinya belum mendapat catatan sukses terkait program KPBU baik itu di DIY maupun di daerah lain.

Ia mengatakan, sistem KPBU selama ini dinilai sangat lama prosesnya. Sehingga banyak perencanaan pembangunan yang terhenti.

Beberapa di antaranya terkait pembangunan pelabuhan Tanjung Adikerto, di Gunungkidul, hingga optimalisasi TPST Piyungan.

"Kalau Bendung Kamijoro setelah Perda PDAB diresmikan kemarin kan memang rencananya KPBU. Tapi kok saya menilai belum pernah saya temui sistem KPBU yang sukses," katanya saat dihubungi Tribunjogja.com, Minggu (22/11/2020).

Baca juga: Pemda DIY Anggarkan Rp18 Miliar untuk Bangun Saluran Primer Bendung Kamijoro

Masih kata Huda, lamanya proses pembangunan pelabuhan Tanjung Adikerto dan realisasi penataan TPST Piyungan menurutnya perlu dijadikan pembelajaran pemerintah DIY dalam merencanakan suatu pembangunan.

Ia mengaku, perkembangan sistem KPBU di beberapa program pembangunan pun sejauh ini para dewan masih belum mengetahuinya.

"Sampai sekarang kami belum tahu lagi perkembangan KPBU nya memasuki tahapan apa. Ya saya kira pembangunan pelabuhan tanjung Adikerto menjadi catatan lah," ungkap Huda.

Meski memberikan catatan merah kepada pemerintah DIY, Huda tidak memungkiri di masa pandemi Covid-19 memang kemandirian pemerintah dalam hal pembangunan sangat sulit dicapai.

Ia tetap mendukung upaya pemerintah untuk membangun sistem KPBU dalam rencana pembangunan dan pengelolaan sumber daya.

Hanya saja, Huda menegaskan agar pemerintah DIY lebih memandang investor lokal, daripada investor asing dalam pengerjaan proyek pembangunan tersebut.

"Tetap kami menghormati. Kami tidak memungkiri jika masa Covid-19 ini memang butuh investor. Tapi jangan investor asing lah. Lebih utamakan investor lokal saja," pungkasnya.(Tribunjogja/Miftahul Huda)

Penulis: Miftahul Huda
Editor: Hari Susmayanti
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved