Kisah Warga di Perbatasan yang Terdampak Lockdown di Malaysia, Beli Elpiji 14 KG Seharga Rp1,5 Juta

TRIBUNJOGJA.COM, NUNUKAN – Kebijakan pemerintah Malaysia yang menerapkan lockdown untuk mencegah penularan virus corona berdampak terhadap warga Indonesia yang tinggal di wilayah perbatasan.

Kebijakan lockdown tersebut memicu harga kebutuhan pokok di Krayan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara melambung tinggi.

Harga gas elpiji ukuran 14 kilogram naik drastis menjadi 1,5 juta pertabung.

Sementara harga semen yang biasanya hanya Rp300 ribu persak kini melonjak menjadi Rp1,8 juta persak.

Gula pasir yang biasanya hanya Rp15 ribu perkilogram naik menjadi Rp40 ribu perkilogram.

Harga tepung terigu juga mengalami kenaikan yang sama, jika biasanya hanya dijual seharga Rp15 ribu perkilogram, kini dijual seharga Rp35 ribu perkilogram.

Kenaikan harga kebutuhan pokok, terutama elpiji tersebut dipicu karena wilayahnya yang terisolir.

Harga elipiji sebenarnya hanya Rp700 ribu untuk ukurang 14 kilogram, namun karena harus membayar buruh gendong, harganya menjadi Rp1,5 juta.

Warga di wilayah Krayan selama ini memang mendapatkan pasokan kebutuhan pokok dari wilayah Malaysia.

Dengan penerapan lockdown di Malaysia, hal itu memberikan dampak kenaikan harga kebutuhan pokok bagi masyarakat Krayan.

Sementara akses jalan menuju ke Krayan masih sangat terbatas sehingga keberadaan buruh gendong LPG memang cukup membantu warga sekitar.

Meski harga LPG melambung akibat pandemi Covid-19 dan imbas kebijakan lockdown Malaysia, masyarakat sekitar tidak terlalu ambil pusing.

Asalkan barang ada, mereka berusaha membeli dengan harga berapa pun.

"Kalau harga gasnya sekitar Rp 800.000. Untuk membayar buruh gendong sekitar Rp 700.000, jadi gas LPG itu satu tong harganya Rp 1,5 juta di sini," ujar Camat Krayan Barat, Dawat Udan saat dihubungi, Sabtu (14/11/2020).

Buruh gendong akan mengambil tabung LPG kosong untuk dibawa dengan sepeda motor ke perbatasan RI–Malaysia di Long Mekang.

Mereka akan menunggu kapal kecil di pinggir sungai dengan luas sekitar 30 meter yang merupakan wilayah Malaysia.

Kapal jenis ketinting tersebut datang dengan LPG siap pakai, lalu menukar tabung LPG kosong yang dibawa buruh gendong.

"Dari pinggir sungai di Long Mekang yang masih wilayah Malaysia, buruh gendong yang semuanya pemuda dan kuat itu akan menggendong LPG dengan Bekang (sejenis alat gendong suku dayak Lundayeh), diikatkan di punggung dan mendaki gunung tinggi sekitar dua jam," tutur Dawat.

Baca juga: Cerita Warga Dataran Tinggi Krayan di Perbatasan Malaysia, Harga Semen jadi Rp1,5 Juta Saat Pandemi

Sesampai di puncak, mereka masih harus menggendongnya menuju jalan tani untuk sampai di jalan utama perbatasan.

Jarak Desa Lembudud dari perbatasan sekitar 6 km.

Dawat mengatakan, kelangkaan LPG di Krayan sudah terjadi sejak April 2020 atau sejak Malaysia menerapkan kebijakan lockdown.

Sulit mendapatkan kayu api kering untuk memasak karena cuaca yang tidak menentu membuat warga memilih membeli gas LPG meski harganya jauh dari harga normal.

"Jalur yang dipakai sekarang sebenarnya jalur orang orangtua kami untuk bekerja di Malaysia, Biasa kalau musim panen padi, mereka masuk bekerja di Malaysia. Sudah terjadi lama sekali begitu, sudah dari dulu. Hanya saja kalau kondisi normal, tidak susah mendapat tong gas," kata Dawat.

Kebutuhan pokok di Krayan melonjak Anggota DPRD Nunukan Daerah Pemilihan (Dapil) Krayan Welson menuturkan, harga kebutuhan pokok yang mayoritas dari Malaysia melonjak sejak April 2020.

Gula pasir saat ini dibanderol Rp 40.000 per kg, tepung terigu Rp 35.000.

Padahal saat normal, gula maupun terigu tidak lebih dari Rp 15.000 per kg.

Tak terkecuali harga material bangunan. Satu sak semen di Krayan saat normal berkisar Rp 300.000 per sak, sekarang dihargai Rp 1,8 juta.

"Kan langka semua sejak Malaysia lockdown, begitulah kondisinya. Hanya BBM yang agak mendingan karena ada pesawat Pertamina yang beri subsidi dan harganya sama dengan Nunukan Kota," kata dia.

Kondisi demikian membuat Welson berharap Pemerintah Malaysia segera memberi kelonggaran pasokan bahan pokok untuk sekedar memenuhi kebutuhan warga Krayan.

"Sudah ada wacana pembukaan perdagangan tradisional, edarannya sudah kami terima dari Malaysia, semoga segera dibuka," harapnya.

Wacana pembukaan jalur perdagangan Serawak–Krayan

Kesulitan warga di lima kecamatan di Krayan menjadi fokus pemerintah baik Pemerintah Kabupaten Nunukan maupun Pemerintah Provinsi Kaltara.

Adapun lima kecamatan tersebut, yaitu Kecamatan Krayan Timur, Krayan Tengah, Krayan Barat, Krayan Induk, dan Krayan Selatan.

Sejak Juni 2020, Bupati Nunukan bersurat kepada Gubernur Kaltara untuk permohonan pasokan barang kebutuhan pokok di wilayah perbatasan Krayan melalui Surat Bupati Nunukan Nomor : P/452/BPPD-II/185.5 Tanggal 18 Juni 2020.

Dikonfirmasi terkait ini, Humas Pemerintah Provinsi Kaltara Drajat Mazunus melalui keterangan tertulis menjelaskan, Gubernur Kaltara sudah tiga kali membuat permohonan dan melakukan negosiasi melibatkan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Kuching Malaysia.

Surat yang telah dikirimkan, yaitu:

1. Surat Gubernur Kalimantan Utara Nomor: 530/0939/DPPK-UKM /GUB tanggal 23 Juni 2020 perihal dukungan negosiasi jalur masuk perbatasan

2. Surat Gubernur Kalimantan Utara Nomor : 510/1161/DPPK-UKM/GUB tanggal 17 Juli 2020 perihal permohonan membuka jalur masuk perbatasan Krayan Indonesia-Malaysia

3. Surat Gubernur Kalimantan Utara Nomor: 510/2326/DPPK-UKM/GUB tanggal 05 November 2020 perihal permohonan dukungan penyelesaian krisis ekonomi dan sosial di perbatasan Krayan.

Surat Gubernur mendapat dukungan KJRI Khucing dengan Surat Konjen RI Kuching Nomor : 1485/B/KCH/VIII/2020/01/05 tanggal 10 Agustus 2020 perihal permohonan bantuan bahan logistik untuk masyarakat Sempadan Kalimantan Utara.

Juga Surat Konjen RI Kuching Nomor: 1704/B/Kch/IX/2020/05/02 tanggal 10 September 2020 perihal pelarasan kembali hubungan bilateral Indonesia dan Sarawak di berbagai sektor dalam masa pandemi Covid-19.

"Surat tersebut juga sudah mendapat dukungan Kementerian Dalam Negeri (Sosek Malindo Indonesia) melalui Surat Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan selaku Ketua KK Sosek Indonesia Nomor : 193/2741/BAK perihal permohonan perdagangan di wilayah perbatasan Sempadan antara Long Bawan (Kaltara)-Bakelalan (Serawak Malaysia)," ujar Drajat.

Dihubungi terpisah, Fungsi Ekonomi KJRI Kuching Fitri Tjandra mengatakan, KJRI di Kuching telah menerima surat persetujuan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak tanggal 11 November 2020, dan langsung menyampaikan kepada Pemda Kaltara.

"Selanjutnya KJRI masih menunggu Pemda Kaltara memberikan daftar barang logistik/kebutuhan pokok yang mendesak dan sangat diperlukan oleh penduduk perbatasan Krayan," jawabnya melalui pesan tertulis.

Daftar logistik mutlak diperlukan. Ini karena tidak semua kebutuhan dapat dijual ke luar Sarawak, karena sebagian adalah barang subsidi dalam negeri.

Alasan lain adalah, jarak Kota Kuching ke Ba’Kelalan kurang lebih 850 km dan kota terdekat Miri tidak mungkin memenuhi semua kebutuhan tersebut.

Maka sebagian barang akan diambil dari Kuching. Diperlukan waktu beberapa hari untuk mendistribusikannya. "Mempertimbangkan hal hal tersebut, maka proses ini diperkirakan akan memerlukan waktu, mudah mudahan tidak terlalu lama," jawabnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Gara-gara Malaysia Lockdown, Harga LPG di Krayan Rp 1,5 Juta, Semen Rp 1,8 Juta Per Sak