Breaking News:

Minim Keterlibatan dan Tergesa-gesa, DPD RI Soroti Pengesahan UU Cipta Kerja

Anggota DPD RI Dapil DIY, Muhammad Afnan Hadikusumo turut menyoroti pengesahan RUU Cipta Kerja beberapa waktu lalu.

istimewa
Anggota DPD RI Dapil DIY, Afnan Hadikusumo (tengah). 

TRIBUNJOGJA.COM - Anggota DPD RI Dapil DIY, Muhammad Afnan Hadikusumo turut menyoroti pengesahan RUU Cipta Kerja beberapa waktu lalu.

Menurutnya, keterlibatan senator dalam konteks pembahasan sangat minim, bahkan terkesan cukup dibatasi.

Hal tersebut disampaikannya, di sela kegiatan Sosialisasi Empat Pilar Bernegara yang diselenggarakan jajaran MPR RI, serta menggandeng Komando Kesiapsiagaan Angkatan Muda Muhammadiyah (KOKAM), di Yogyakarta, Jumat, (8/11/2020) malam kemarin.

"DPD RI hanya dillibatkan dalam menyampaikan pendapat mini pasca penghantaran dari pemerintah, dan itu materinya dibatasi pada hal-hal yang menyangkut kepentingan daerah saja," ungkapnya.

Baca juga: Isi Lengkap UU Cipta Kerja yang Resmi Diteken Presiden Jokowi: 1.187 Halaman 15 Bab dan 186 Pasal

Dalam pendapat mini, DPD RI menyampaikan bahwa UU Cipta Kerja harus diimplementasikan dengan memperhatikan kewenangan daerah, serta didasari dengan prinsip otonomi yang telah berjalan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUD 1945.

DPD RI pun sudah meminta kepada pemerintah, supaya tetap melibatkan masyarakat hukum adat di setiap rencana pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang beririsan dengan kepemilikan tanah ulayat.

Sehingga, polemik bisa diminimalisir.

"Itu bisa mengurangi kasus pertanahan yang terjadi hampir di seluruh daerah. Ya, pengaturan pertahanan, merupakan keharusan, dengan memperhatikan karakteristik daerah," tambahnya.

Lebih lanjut, cucu pahlawan nasional Ki Bagus Hadikusumo tersebut mengeluhkan, konten undang-undang yang saat ini sudah disahkan langsung Presiden Joko Widodo itu, dalam perjalannya, ternyata mengabaikan rekomendasi yang diberikan DPD RI.

Baca juga: Begini Pendapat Ahli Perundang-undangan Soal Penghapusan Pasal di Naskah UU Cipta Kerja

Menurutnya, konten yang disahkan, ternyata lebih ke arah resentralisasi.

Tentunya, fakta tersebut sangat bertentangan dengan semangat desentralisasi, sebagaimana yang telah diamanatkan Pasal 18 Ayat 5 UUD 1945.

"Memang, pascareformasi, desentralisasi telah menciptakan raja kecil di daerah, sehingga marak terjadi penyalahgunaan wewenang dalam proses perizinan," ujarnya

"Tetapi, dengan pemindahan kewenangan di pusat, nantinya hanya akan memindahkan raja-raja kecil tersebut di lembaga teknis terkait dengan proses perizinan," imbuh Senator asal Yogyakarta itu.

"Pembahasan RUU Ciptaker ini tampak kurang partisipatif, terkesan tidak transparan dan tergesa-gesa untuk disahkan. Sehingga, wajar jika banyak pihak menyatakan penolakan," pungkasnya. (TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: Azka Ramadhan
Editor: Gaya Lufityanti
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved