Breaking News:

Politisi Golkar

Kecam Pernyataan Presiden Macron, Politisi Golkar Ini Usul Tarik Diplomat RI dari Perancis

Kecam Pernyataan Presiden Macron, Politisi Golkar Ini , Usul Tarik Diplomat RI dari Perancis

Penulis: Azka Ramadhan | Editor: Yudha Kristiawan
Dok. Gandung Pardiman Center (GPC) untuk Tribun Jogja
Anggota MPR RI Drs HM Gandung Pardiman memberikan materi dalam sosialisasi 4 pilar kebangsaan yang diselenggarakan di Pendopo GPC, Desa Karangtengah, Imogiri, Bantul. 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Ketua DPD Partai Golongan Karya (Golkar) DIY, Gandung Pardiman mengecam keras pernyataan yang dilontarkan Presiden Perancis, Emmanuel Macron, yang dinilai melecehkan dan menggeneralisasi ajaran Islam.

"Padahal, Islam pada prinsipnya mengajarkan perdamaian dan rahmatan lil alamin," ungkapnya, Minggu (1/11/20).

Politisi senior tersebut menandaskan, semestinya Macron lebih sensitif terhadap setiap pernyataannya mengenai kontroversi karikatur Nabi Muhammad SAW yang kini semakin ramai dan jadi perbincangan khalayak luas.

"Ya, kebebasan berpendapat boleh saja ditegakkan. Namun, kebebasan itu juga ada batas-batas tertentu, sehingga tidak menyinggung hal yang sangat dihormati dalam Islam, yaitu Nabi Muhammad SAW," tandasnya.

Baca juga: Pantai Gunungkidul, Gunung Api Purba Nglanggeran, Air Terjun Sri Getuk Diserbu Wisatawan

Baca juga: Tes Swab Menyasar Pemudik dan Pelaku Wisata Di Yogya Selama Liburan Cuti Bersama

Ia menambahkan, pernyataan Macron berbeda dengan sikap pemerintah Belgia yang menghormati Nabi Muhammad SAW, dengan memecat seorang guru karena terbukti menunjukkan karikatur Rasulullah dan Presiden Macron saat pelajaran.

"Karena itu, kami mendukung sikap Pemerintah Indonesia yang disampaikan Presiden Jokowi dan akan mengambil langkah diplomatik, dengan memanggil Dubes RI di Paris. Bahkan, kalau perlu tarik Dubes RI di Perancis," tegasnya.

Walau begitu, Gandung menilai, tindakan main hakim sendiri atas nama agama, dalam menyikapi polemik karikatur Nabi Muhammad SAW ini, tetap tidak bisa dibenarkan. Apapun alasannya, imbuhnya, hal itu jelas melanggar hukum.

"Tindakan main hakim sendiri seperti itu, jelas tidak boleh dilakukan dalam sebuah negara yang menjungjung tinggi supremasi hukum," tandasnya.

Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved