Breaking News:

Kriminalitas

Seorang Dukuh di Kulon Progo Ditangkap Polisi Karena Gelapkan Dana Bantuan Covid-19

Modus yang digunakan oleh pelaku yaitu dengan menggunakan surat kuasa palsu yang mengatasnamakan warganya yang menerima bantuan.

Penulis: Sri Cahyani Putri | Editor: Gaya Lufityanti
TRIBUNJOGJA.COM / Sri Cahyani
Polisi menghadirkan pelaku SNY yang terlibat dalam kasus penggelapan dana bantuan Covid-19 di Mapolres Kulon Progo. 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Sri Cahyani Putri Purwaningsih

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Seorang dukuh di Kalurahan Hargowilis, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo harus diamankan polisi lantaran telah menyelewengkan dana bantuan Covid-19 dari sumber dana aspirasi dewan provinsi dan sumber dana desa setempat yang terjadi pada Agustus 2020.

Adapun pelaku berinisial SNY (42) diamankan polisi pada Rabu (21/10/2020) pukul 17.30 WIB dirumahnya.

"Namun terhadap pelaku sudah kami tahan sejak Kamis (22/10/2020)," kata Wakapolres Kulon Progo, Kompol Sudarmawan Jumat (30/10/2020).

Ia menuturkan modus yang digunakan oleh pelaku yaitu dengan menggunakan surat kuasa palsu yang mengatasnamakan warganya yang menerima bantuan.

Baca juga: Polres Kulon Progo Bekuk Pengedar Pil Koplo

Surat kuasa tersebut kemudian digunakan oleh pelaku untuk mengambil dana bantuan.

Selain itu, pelaku juga melakukan pemotongan biaya bagi warga penerima bantuan dengan alasan akan diberikan kepada sejumlah warga yang tidak terdaftar mendapatkan bantuan.

"Awalnya pelaku datang ke rumah warganya untuk meminta fotokopi KK dan KTP tanpa memberikan keterangan yang jelas serta membuat surat kuasa palsu yang digunakan untuk mengambil dana bantuan Covid-19 terhadap tiga orang korban yakni M,J dan K. Atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku warga yang terdaftar sebagai penerima bantuan tidak mendapatkan bantuan karena sudah dilakukan pelaku untuk kepentingan pribadi," jelasnya.

Adapun total kerugiannya sebesar Rp 7.800.000 yang terdiri dari dana bantuan Covid-19 yang bersumber dari dana aspirasi dewan provinsi sebesar Rp 4.800.000 dan BLT dari dana desa sebesar Rp 3.000.000.

Sehingga atas perbuatannya tersebut pelaku dikenakan pasal 374 atau 372 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara. (TRIBUNJOGJA.COM)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved