Nadiem Makarim Sebut Sekolah Terima Bantuan Laptop Tahun 2021, Program Digitalisasi Sekolah

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan tahun depan pihaknya akan fokus pada program digitalisasi sekolah.

"Jadi tahun depan digitalisasi sekolah akan menjadi tema utama," ujar Nadiem dalam webinar Cerita di Kemenkeu Mengajar yang disiarkan channel Youtube Kemenkeu RI, Senin (26/10/2020).

Nadiem mengatakan proses digitalisasi tersebut berupa pemberian gawai berupa laptop kepada sekolah-sekolah.

Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya membantu proses pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang mulai diterapkan selama pandemi Covid-19.

Selain untuk PJJ, pengadaan laptop ini diharapkan dapat membantu kebutuhan pendidikan lainnya.

"Persiapan semua sekolah mempunyai gawai yaitu laptop. Laptop untuk bisa mengerjakan baik PJJ, maupun digitalisasi sekolah untuk mendapatkan pelatihan yang terbaik, kurikulum online dan lain-lain," ujar Nadiem.

Mantan CEO Gojek ini mengatakan pihaknya sedang mencari formulasi untuk menjalankan pendidikan di masa pandemi Covid-19.

Menurutnya, dibutuhkan adaptasi yang berkesinambungan untuk menjalankan pendidikan di masa pandemi Covid-19. Meski belum dapat diprediksi, waktu pandemi Covid-19 ini akan berakhir.

"Kita harus antisipasi bahwa masih akan berlanjut. Jadi kita harus mengantisipasi hal-hal, jangan mengira bahwa tiba-tiba aja akan hilang. Kita doakan pandemi akan berlalu, tapi kami harus siap. Itu adalah filsafat kita di di Kemendikbud," ujar Nadiem.

Dana BOS

Selain pemberian bantuan laptop, tahun 2021, Mendikbud juga akan melakukan perubahan perhitungan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Nadiem menyebut mulai tahun 2021 perhitungan dana BOS tidak lagi berdasarkan jumlah siswa.

"Di tahun 2021 ini kabar baru yang luar biasa. Kolaborasi antara Kemendikbud dan Kemenkeu, untuk pertama kalinya dana BOS itu perhitungannya bukan hanya berdasarkan jumlah siswa," ujar Nadiem.

Pada tahun ini, pemberian dana BOS akan diberikan secara proporsional untuk tujuan pemerataan peningkatan kualitas sekolah di daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T).

Nadiem mengungkapkan saat ini banyak sekolah di daerah 3T yang mendapatkan dana BOS dalam jumlah kecil, karena jumlah siswanya yang sedikit. Padahal kebutuhan biaya sekolah di daerah 3T lebih tinggi.

"Tidak ada perhitungan apakah unit cost di daerah terluar dan tertinggal itu lebih mahal, tidak ada perhitungan bahwa anak-anak yang lebih kecil jumlah muridnya dirugikan dengan skema itu," ucap Nadiem.

Pada tahun depan, besaran dana BOS untuk sekolah 3T akan diberikan lebih besar dibanding sekolah yang berada di kota besar. Pemerintah bakal menaikan jumlah hitungan dana BOS per siswa untuk sekolah di daerah 3T.

"Agar mereka mendapatkan unit cost per anaknya jauh lebih besar. Jadi mulai tahun 2021 daerah 3T kita per anak akan menerima secara signifikan lebih besar, daripada sekolah-sekolah yang besar yang memang sudah di kota-kota yang lebih mapan dan lain-lain," ungkap Nadiem.

Menurut Nadiem, langkah ini merupakan sebuah perubahan yang transformatif dalam perhitungan dana BOS. Meski begitu, Nadiem memastikan tidak ada sekolah yang pemberian dana BOS-nya dikurangi.

Mengingat pemerintah menambahkan dana hampir Rp3 triliun untuk pemberian dana BOS ke sekolah-sekolah pada 2021.

"Kita menambahkan hampir sekitar Rp3 triliun tambahan dana BOS untuk bisa mengakomodasi. Jadi tidak ada yang dikurangi, tapi bagi di daerah 3T dan yang sekolah-sekolah kecil di pulau-pulau, daerah terluar itu akan meningkat per siswanya karena setiap sekolah itu ada fixed cost-nya," ujar Nadiem.

Nadiem Makarim juga mengungkapkan masih ada siswa yang belum mendapatkan bantuan kuota internet. Bantuan kuota internet ini dialokasikan untuk pendidik maupun anak didik yang menjalani pembelajaran jarak jauh.

"Masih ada anak-anak yang masih belum menerima kuota," ujar Nadiem.

Para siswa yang belum mendapatkan bantuan tersebut diminta untuk segera melapor kepada sekolah dan operator sekolah untuk mengkoreksi. Dalam sebulan terdapat dua gelombang pemberian bantuan tersebut.

Sehingga siswa bisa mendapatkan bantuan kuota internet pada salah satu gelombang tersebut.

"Dia harus ke kepala sekolah ya untuk segera dan operator sekolah untuk segera mengkoreksi nomornya yang tidak ada," tutur Nadiem.

Nadiem mengklaim bantuan ini mendapatkan tanggapan yang baik dari masyarakat. Menurutnya, bantuan kuota internet ini merupakan bantuan sosial di bidang pendidikan yang paling dirasakan manfaatnya.

Meski begitu, Kemendikbud bakal melakukan sejumlah penyempurnaan agar penyaluran bantuan kuota internet ini lebih efektif.

"Hampir 85 persen daripada masyarakat merasa bahwa ini program yang tepat sasaran dan tepat waktu. Tentunya program ini harus selalu kita sempurna kan," pungkas Nadiem.

Seperti diketahui, pemerintah mengalokasikan subsidi kuota internet untuk guru dan siswa. Anggaran pulsa bagi peserta didik diberikan sejak September sampai Desember 2020 sebesar Rp7,2 triliun.

Bantuan kuota internet ini diberikan untuk empat kelompok, yakni siswa PAUD, siswa jenjang pendidikan dasar dan menengah, pendidik pada PAUD dan jenjang pendidikan dasar menengah, dan tentunya mahasiswa dan dosen.

Siswa PAUD mendapatkan 20 GB, siswa jenjang pendidikan dasar dan menengah dapat 35 GB, pendidik PAUD dan jenjang pendidikan dasar diberikan 42 GB.

Sementara mahasiswa dan dosen diberikan 50 GB. Kuota terbagi atas kuota umum yang bisa digunakan untuk semua jenis aplikasi dan kuota belajar yang hanya untuk aplikasi dan aktivitas belajar. (Tribun Network/fah/wly)