Bappenas RI Pastikan Sinkronisi Pembangunan, Gubernur DI Yogyakarta Beberkan Perkembangan Proyek Tol

Laporan Reporter Tribun Jogja Miftahul Huda

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kembali disambangi menteri kabinet Joko Widodo, Kamis (15/10/2020).

Kedatangan Menteri Perencanaan Pembangunan RI, Suharso ke DIY untuk meninjau upaya pemulihan ekonomi di wilayah DIY, setelah hampir tujuh bulan dihantam pandemi Covid-19.

Salah satu yang menjadi tujuan kedatangan Suharso ialah memastikan sinkronisasi pembangunan nasional antara pemerintah pusat dengan pemerintah DIY.

Salah satu yang menjadi pembahasan yakni terkait tindak lanjut pembangunan proyek tol Yogyakarta-Solo, serta beberapa pembangunan infrastruktur dan pembangunan SDM.

"Tujuan kami ke DIY ini untuk sinkronasi pembangunan nasional. Dan apakah yang diusulkan pemerintah DIY ini masih berlaku, dan kemudian melaporkan yang mana akan kami wujudkan usulan-usulan itu," katanya, di Kompleks Kepatihan DIY.

Ia menambahkan, selain bertukar informasi dan data analisa dari masing-masing deputi, Suharso juga memastikan kesiapan atau antisipasi pemerintah DIY dalam menumbuhkan perekonomian di tengah pandemi Covid-19 di DIY ini.

Lebih lanjut dia menegaskan agar pemerintah DIY memperhatikan aspek-aspek yang menjadi sumber ekonomi di DIY.

Secara detail, masing-masing deputi dari Bappenas telah mengkaji potensi dan ancaman terkait upaya pembangunan ekonomi, baik dari infrastruktur, pengentasan kemiskinan dan kekayaan budaya.

"Dari semuanya itu, kami membaca apa saja yang dilakukan, dan kami mengusulkan apa saja yang bisa dilakukan," tegasnya.

Pembayaran Ganti Rugi Tol Menjadi Pemulihan Ekonomi

Di kesempatan yang sama, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menyikapi bahwa sinkronisasi pembangunan nasional berupa Jalan Tol Yogyakarta-Solo diharapkan sesegera mungkin terealisasi.

Ia menjelaskan, beberapa hari lalu dirinya telah bertemu dengan pemenang tender tol Yogyakarta-Solo yakni PT. Daya Mulia Turangga Gama, dan PT. Jogjasolo Marga Makmur.

Selain itu, Raja Keraton Yogyakarta itu juga telah membicarakan upaya ke depan bersama pemerintah pusat.

"Kemarin kami beberapa hari sambil makan malam bersama departemen dan pemerintah pusat, dengan pengusaha tender yang menang Yogya-Solo. Harapanya ya saya minta segera dipatok," kata Sultan.

Ia juga meminta agar tim penilai segera menentukan harga untuk ganti rugi lahan masyarakat yang terdampak pembangunan tol ruas Yogyakarta-Solo sepanjang 36 Kilometer tersebut.

Sultan berharap November sampai Desember dapat dilakukan pembayaran ganti rugi kepada masyarakat.

"Harapan saya antara November sampai Desember sudah ada realisasi pembayaran. Biarpun program itu diperkirakan bulan Juni tahun depan," tegas Sultan.

Lebih lanjut Sultan menegaskan, biarpun rencana pembayaran hanya dua bulan, harapannya upaya pembayaran ganti rugi yang dipercepat tersebut tidak memperparah minusnya pertumbuhan ekonomi di Yogyakarta.

"Biarpun hanya dua bulan, tapi karena itu bicara triliun. Harapan saya itu tidak memperparah minusnya pertumbuhan ekonomi di Yogya," urainya.

Namun demikian, Sultan belum dapat memastikan soal harga ganti rugi, lantaran proses saat ini belum masuk finalisasi. (hda)