Breaking News:

Tim Peneliti PolGov UGM Sebut Topik Penundaan Pilkada Berhubungan dengan Banyak Isu

Laboratorium Big Data Analytics melakukan analisis tentang topik penundaan Pilkada 2020 yang salah satunya membahas isu-isu kunci

IST
Mada Sukmajati, Dosen DPP Fisipol UGM 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Maruti Asmaul Husna

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemilihan kepala daerah (Pilkada) akan dilangsungkan pada 9 Desember 2020 meski masih menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat.

Pilkada 2020 akan diselenggarakan 270 daerah (8 Pilgub, 224 kabupaten, dan 37 kota di 32 provinsi).

Research Centre for Poltics and Government (PolGov) Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) Fisipol UGM melalui Laboratorium Big Data Analytics melakukan analisis tentang topik penundaan Pilkada 2020 yang salah satunya membahas isu-isu kunci dalam wacana Pilkada 2020.

Tim Peneliti PolGov dan Big Data Analytics, Dr Mada Sukmajati mengungkapkan, penelitian dilakukan dengan pengambilan data di media online dan media sosial Twitter dalam rentang waktu 1 Maret hingga 30 September 2020.

Ia mengungkapkan, pemberitaan tentang penundaan Pilkada 2020 paling banyak dikaitkan dengan isu kesehatan. Kemudian disusul isu hukum, politik, ekonomi, dan sosial.

 “Hal ini menunjukkan bahwa isu kesehatan merupakan isu yang paling banyak dipertimbangkan terkait Pilkada 2020 di tengah pandemi.

Sedangkan pada sisi yang lain, pertimbangan yang digunakan pemerintah adalah aspek kesehatan (ketidakpastian situasi) dan stabilitas politik dalam negeri.

Di beberapa kesempatan, pemerintah bahkan menyampaikan pertimbangan ekonomi,” papar Mada dalam Webinar ‘Kelanjutan Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemi’, Selasa (13/10/2020).

Sedangkan, lanjutnya, dari data media sosial Twitter, dapat dilihat bahwa keresahan warganet atas Pilkada 2020 dikarenakan pertimbangan keselamatan rakyat, nyawa, kemanusiaan, dan dampak dari pandemi Covid-19.

“Hal ini bisa dicerminkan dari istilah ‘kemanusiaan di atas politik’. Di puncak perbincangan, terlihat topik ini kemudian mengalami perluasan sehingga terkait dengan isu-isu yang lain, yakni omnibus law dan oligarki,” tandas Mada. (uti)

Penulis: Maruti Asmaul Husna
Editor: Kurniatul Hidayah
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved