Breaking News:

PolGov UGM Ungkap Institusi dan Aktor Paling Berpengaruh dalam Isu Penundaan Pilkada 2020

Dr Mada Sukmajati mengungkapkan, Laboratorium Big Data Analytics PolGov melakukan analisis tentang topik penundaan Pilkada 2020

IST
Mada Sukmajati, Dosen DPP Fisipol UGM 

Menurut Mada, hal ini menunjukkan masyarakat belum yakin sepenuhnya dengan rancangan pemerintah, lebih spesifik lagi adalah penyelenggara Pemilu dalam menyelenggarakan Pilkada di tengah pandemi.

“Temuan ini menunjukkan bahwa penyelenggara pemilu perlu melakukan upaya yang berkesinambungan untuk meyakinkan masyarakat bahwa mereka telah mendesain setiap tahapan Pilkada dengan baik untuk meminimalisir angka pertumbuhan kasus Covid-19 akibat dari pelaksanaan Pilkada 2020,” urainya.

Sementara itu, Muhammadiyah dan NU menjadi dua institusi non negara yang memiliki pengaruh signifikan dalam pemberitaan media tentang Penundaan Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19.

“Pemerintah dan penyelenggara Pemilu perlu mengapresiasi hal ini dan terus menjalankan komunikasi serta kolaborasi dengan kedua organisasi tersebut sebagai upaya untuk mempersiapkan setiap tahapan dengan mengedepankan pelaksanaan protokol kesehatan,” papar Mada.

Baca juga: Pengetatan Protokol Kesehatan pada Masa Kampanye Pilkada

Baca juga: KPU Gunungkidul Susun Konsep Debat Paslon Pilkada 2020

Terkait dengan aktor, setidaknya ada enam aktor yang sering diberitakan dalam topik Penundaan Pilkada 2020, yakni Joko Widodo (pemerintah), Arief Budiman (KPU), Tito Karnavian (Kemendagri), Mahfud MD (Menkopolhukam) pada satu sisi dan NU serta Muhammadiyah pada sisi yang lain.

Mada menuturkan, aktor pemerintah cenderung mendorong pelaksanaan Pilkada 2020, KPU cenderung sekadar mengikuti keputusan dari pemerintah, dan NU-Muhammadiyah yang merekomendasikan untuk penundaan Pilkada 2020. 

“Terlihat bahwa di dalam wacana Penundaan Pilkada 2020 terdapat sejumlah aktor dominan yang tersebar cukup merata. Dengan demikian, topik ini tidak hanya berpusat pada satu atau beberapa pihak saja, melainkan wacana ini tersebar di berbagai pihak yang sangat mungkin memiliki kepentingan politik, ekonomi, dan sosial yang berbeda-beda satu sama lain,” bebernya. (uti)

Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved