Breaking News:

PolGov UGM Ungkap Institusi dan Aktor Paling Berpengaruh dalam Isu Penundaan Pilkada 2020

Dr Mada Sukmajati mengungkapkan, Laboratorium Big Data Analytics PolGov melakukan analisis tentang topik penundaan Pilkada 2020

IST
Mada Sukmajati, Dosen DPP Fisipol UGM 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Maruti Asmaul Husna

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Di tengah pandemi, Indonesia tetap akan melangsungkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di 9 Desember 2020.

Pilkada 2020 yang akan diselenggarakan 270 daerah (8 Pilgub, 224 kabupaten, dan 37 kota di 32 provinsi) masih menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat.

Research Centre for Poltics and Government (PolGov) Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) Fisipol UGM melalui Laboratorium Big Data Analytics menilai sampai saat ini belum ada upaya serius untuk membuat pemetaan berbasis data empiris tentang wacana penundaan Pilkada serentak 2020 yang berbasis pada aktor, institusi, dan isu-isu kunci.

Maka dari itu, Tim Peneliti PolGov dan Big Data Analytics, Dr Mada Sukmajati mengungkapkan, Laboratorium Big Data Analytics PolGov melakukan analisis tentang topik penundaan Pilkada 2020.

Baca juga: Persatuan Guru Swasta di Bantul Dukung Suharsono - Totok di Pilkada 2020

Baca juga: Kampanyekan Paslon ORI di Pilkada Klaten, Emak-emak Gelar Flashmob dari Prambanan Hingga Delanggu

“Tim peneliti melakukan pengambilan data di media online dan media sosial Twitter yang dilakukan dalam rentang waktu 1 Maret hingga 30 September 2020,” ujarnya dalam Webinar ‘Kelanjutan Pilkada Serentak 2020 di Tengah Pandemi’, Selasa (13/10/2020).

Adapun beberapa hasil analisis atas temuan tentang topik penundaan Pilkada 2020 tersebut antara lain, dalam rentang waktu tujuh bulan pengambilan data, tercatat ada 3.746 artikel dari 155 portal media dan 52.734 twit yang memperbincangkan topik “Penundaan Pilkada 2020”.

“Hal ini menunjukkan bahwa topik ini mendapatkan media coverage yang cukup besar, baik di media online, maupun di media sosial Twitter,” tutur Mada.    

Kedua, terdapat dua puncak dalam pemberitaan di media online tentang penundaan Pilkada 2020, yakni pada 31 Maret 2020 atau pasca kesepakatan penundaan Pilkada 2020.

Setelah itu, 21 September 2020, paska Muhammadiyah dan NU memberikan pernyataan resmi untuk tidak melaksanakan Pilkada di masa pandemi.

Baca juga: Pendaftaran Tinggal Dua Hari Lagi, Pelamar Pengawas TPS Pilkada Sleman Belum Penuhi Kuota

Baca juga: 2.552 Orang Mendaftar ke Bawaslu Klaten sebagai Pengawas TPS di Pilkada 2020

Halaman
12
Penulis: Maruti Asmaul Husna
Editor: Kurniatul Hidayah
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved