Breaking News:

Kolom KPU DIY

Debat Publik Substantif

Debat publik atau debat terbuka merupakan jenis kampanye yang paling elaboratif ketimbang metode-metode kampanye pemilihan lainnya.

Editor: ribut raharjo
Tribun Jogja/ Noristera Pawestri
Ketua KPU DIY Hamdan Kurniawan 

Oleh: Ketua KPU DIY, Hamdan Kurniawan

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Debat publik atau debat terbuka merupakan jenis kampanye yang paling elaboratif ketimbang metode-metode kampanye pemilihan lainnya.

Sebagai sebuah bentuk pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab, debat publik menjadi media yang paling leluasa untuk menggali kedalaman visi, misi dan program pasangan calon bupati dan wakil bupati.

Secara tematik, KPU telah mengatur materi debat publik untuk mengelaborasi visi dan misi kandidat, baik dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, memajukan daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menyelesaikan persoalan daerah, menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional, dan memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di masa pandemi Covid-19, KPU menambah materi debat terbuka dengan menelisik kebijakan dan strategi kandidat dalam penanganan, pencegahan dan pengendalian covid-19.

Pentingnya posisi debat publik dalam kegiatan kampanye juga dapat dilihat dari dikenakannya dua sanksi sekaligus bagi kandidat yang terbukti secara sah menolak untuk hadir dalam debat.

Sanksi pertama, KPU provinsi maupun kabupaten/kota akan mengumumkan bahwa kandidat menolak mengikuti debat publik.

Sanksi moral ini berpotensi merusak citra kandidat di mata masyarakat. Sanksi kedua, sisa iklan kampanye kandidat yang difasilitasi oleh KPU provinsi ataupun kabupaten/kota tidak akan ditayangkan, terhitung sejak pasangan calon tidak mengikuti debat publik.

Tentu, sanksi ini dikecualikan bagi kandidat yang tidak dapat hadir karena alasan kesehatan maupun sedang melaksanakan ibadah, misalnya menunaikan haji.

Agar debat publik tidak hanya dimaksudkan untuk menggugurkan kewajiban fasilitasi debat oleh KPU, dan tidak menjadi ajang menebar janji legit kandidat kepada masyarakat, KPU penyelenggara debat maupun kandidat harus secara serius menyiapkan debat publik secara substantif.

Penyelenggara debat publik mesti menunjuk tim penyusun materi debat yang tidak diragukan kepakarannya dari kalangan profesional dan akademisi independen.

Mereka harus mampu menyusun pertanyaan-pertanyaan elaboratif sehingga memaksa kandidat untuk mengeluarkan jurus-jurus jitu program dan kebijakannya kepada masyarakat secara komprehensif.

Demikian halnya kandidat yang sudah semestinya memiliki konsep yang terang dan konkret mengenai apa yang akan dilakukannya saat menjabat kepala daerah.

Tidak hanya menjawab pertanyaan secara normatif, namun kosong dalam implementasinya.

Di masa wabah Covid-19 masih mendera masyarakat kita, para kandidat perlu menyiapkan langkah-langkah nyata bagaimana menangani, mencegah dan mengendalikan virus itu.

Kebijakan penanganan Covid-19 di daerah yang segaris dengan kebijakan nasional sejatinya bertalian sangat erat dengan materi debat lain mengenai bagaimana pelayanan kesehatan pemerintah daerah kepada warganya, maupun seberapa serius kepala daerah mengupayakan kesejahteraan masyarakat di daerahnya yang terpuruk akibat pandemi.

Kita merindukan debat publik yang substantif, menyentuh langsung akar persoalan sekaligus menyuguhkan solusi konkret untuk mengatasinya. Bukan saatnya lagi kampanye debat publik hanya menjadi lip service yang meninabobokkan masyarakat, namun kehilangan ruh dan mengaburkan visi, misi, dan program yang sudah dicanangkan kandidat. (*)

Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved