Yogyakarta

Satu Tahun Revisi UU KPK, Pemberantasan Korupsi Dinilai Mati Suri

Satu tahun setelah pemerintah melakukan revisi terhadap Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) elemen masyarakat sipil menilai upaya terh

Penulis: Yosef Leon Pinsker | Editor: Ari Nugroho
TRIBUNJOGJA.COM / Alexander Ermando
Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) FH UGM, Oce Madril (tengah depan) 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Satu tahun setelah pemerintah melakukan revisi terhadap Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) elemen masyarakat sipil menilai upaya terhadap pemberantasan korupsi kian melemah.

Kinerja KPK jauh dari harapan publik.

Penindakan tetap berjalan, namun tidak ada kasus strategis dan berbobot yang berhasil diungkap.

Kriteria kasus strategis antara lain pelaku merupakan penegak hukum, kerugian negara sangat besar, atau terkait dengan pejabat tinggi.

OTT juga sudah sangat jarang.

Bahkan, tercatat selama 2020 KPK hanya melakukan dua kali operasi tangkap tangan saja.

"KPK menjadi tidak bertaji seperti awal pembentukannya. Pasca-revisi UU KPK, politik pemberantasan korupsi menjadi kehilangan arah. Kinerja buruk pemberantasan korupsi merupakan dampak revisi UU KPK. Perlu ada gagasan baru untuk merancang strategi pemberantasan korupsi pasca revisi UU KPK," ungkap Ketua PUKAT UGM, Oce Madril dalam rilisnya, Rabu (23/9/2020).

Maki Desak KPK, Polisi dan Kejagung Usut Politisi Lain yang Terlibat Kasus Andi Irfan Jaya

Hal itu disampaikan Oce Madril dalam kegiatan sarasehan, Selasa (22/9) yang diselenggarakan oleh PUKAT FH UGM dengan tema 'Satu Tahun Revisi UU KPK: Mati (Suri)-nya Pemberantasan Korupsi.' Kegiatan diikuti pula oleh berbagai elemen masyarakat lain diantaranya para akademisi (Pustapako UNS, SAKSI UNMUL, CACCP UNAIR, PAKU UNDANA, PUSHAM UII, PUSDAK UNU), organisasi masyarakat sipil (ICW, TII, ICM, LP3ES, Perludem), jurnalis (AJI Jogja dan Tempo), organisasi mahasiswa (BEM KM UGM dan Komutasi Atmajaya) serta cendekiawan (Prof. Azyumardi Azra dan Dr. Trisno Raharjo).

Prof. Azyumardi Azra menjelaskan, saat ini masyarakat sipil semakin dipinggirkan.

Penetapan berbagai undang-undang termasuk perubahan UU KPK tidak melibatkan masyarakat sipil.

Cara yang sama juga digunakan misalnya dalam pengesahan UU Minerba maupun perumusan UU Cipta Kerja.

Demokrasi Indonesia mengalami defisit dan regresi.

Kebebasan berpendapat juga semakin merosot.

Akademisi dari CACCP Unair, Herlambang P Wiratraman mengatakan, pelemahan KPK sudah dilakukan bertubi-tubi sejak lama.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved