Pakar Epidemiologi UGM : Pandemi Bisa Berlangsung 5 Tahun Ke Depan!

Laporan Reporter Tribun Jogja, Maruti Asmaul Husna

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA – Sudah sembilan bulan pandemi COVID-19 melanda dunia. Strategi yang dilakukan secara global, termasuk juga Indonesia, dari sisi kesehatan publik selama ini adalah melandaikan kurva kejadian atau flattening the curve.

Pakar epidemiologi Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FK-KMK) UGM, dr Riris Andono Ahmad menerangkan, dengan intervensi melandaikan kurva tersebut, kita berusaha mencegah terjadinya herd immunity (kekebalan kawanan) secara cepat, tetapi konsekuensinya juga memperpanjang durasi pandemi.

“Karena angka kecepatan transmisinya semakin rendah dan prevalensi COVID-19-nya semakin lama. Nah, ini adalah pilihan yang harus kita buat. Kita harus mencapai interval untuk bisa menyebabkan kematian yang paling kecil, entah karena COVID-19-nya atau karena dampak dari social distancing kita,” jelas Andono dalam Webinar Kuliah Perdana IKM FK-KMK UGM belum lama ini.

Ia melanjutkan, sebagai contoh, jika kita melakukan social distancing bahkan sampai dengan lockdown, ada simulasi modelling yang pernah dilakukan Johns Hopkins bersama Unicef yang mengatakan dampak dari kematian akibat lockdown di negara berkembang jauh lebih tinggi dibanding dampak kematian karena COVID-19.

“Karena kematian ibu hamil maupun anak itu terjadi ketika mereka tidak punya akses ke layanan kesehatan,” imbuh Direktur Pusat Kedokteran Tropis FK-KMK UGM ini.

Andono menambahkan, beberapa waktu lalu WHO (organisasi kesehatan dunia) mengatakan pandemi bisa terjadi hingga 5 tahun ke depan. Menurutnya, hal ini menjadi alasan kita harus melaksanakan kebiasaan baru.

“Karena kita perlu melakukan flattening the curve itu cukup lama, kita perlu mencari cara agar bisa hidup di dalam dunia tersebut. Yang harus dilakukan, kita harus memiliki pemikiran yang sangat berbeda sama sekali,” bebernya.

Andono pun menyoroti adaptasi kebiasaan baru yang perlu dilakukan pada beberapa level. Di tingkat pemerintah, perlu menyiapkan regulasi, bahkan RPJMN dan Nawacita menurutnya perlu diubah sebab selama ini belum memuat strategi di masa pandemi.

Selain itu, pemerintah perlu melakukan building trust, safety net, law enforcement, mengubah respon bencana menjadi respon problematik, mengatur intensitas status social distancing, dan peningkatan kapasitas surveillans.

“Surveillans ini salah satu cara paling terdepan untuk mendeteksi kasus dan memutus rantai penularan,” tambahnya.

Di sektor bisnis, perlu dilakukan pengembangan protokol, training, implementasi sertifikasi, serta perlu ada pihak yang selalu memonitor implementasi tersebut.

Sementara, di level masyarakat, COVID-19 benar-benar mengubah nilai sosial yang ada. “Masyarakat Indonesia adalah masyarakat komunal yang suka berkumpul. COVID-19 menyebabkan nilai sosial tercerabut dari akarnya. Kita perlu menciptakan nilai sosial baru bagaimana bisa menggerakkan masyarakat, menjaga social capital dan kohesi sosial, juga surveillans,” tandasnya.

Sedangkan, di level individu, perlu ada perubahan perilaku berbasis risiko, sebab individu sebagai risk bearer. “Di UGM kami mencoba mengintervensi masyarakat dan individu dengan membuat guideline yang bisa masuk sampai level keluarga,” papar Andono.

Di sisi lain, pengendalian COVID-19 di Indonesia selama ini, kata dia, juga menghadapi banyak tantangan. Semisal, informasi yang tidak koheren, ketidakpastian situasi, ketidakkonsistenan intervensi, dan demokratisasi penanganan pandemi yang kerap memunculkan politisasi.

“Pandemi akan berlangsung cukup lama, adaptasi diperlukan untuk bisa melewati masa pandemi dengan selamat. Sementara, tantangan akan memengaruhi proses adaptasi dan memperburuk situasi pandemi,” pungkasnya.(*)