Breaking News:

TRIBUNJOGJAWIKI

TRIBUNJOGJAWIKI : BP PAUD dan Dikmas DIY

Sejarah BP PAUD dan Dikmas DIY memiliki sejarah serta cikal bakal yang menyertai hingga menjadi badan seperti sekarang ini.

TRIBUNJOGJA.COM / Wahyu Setiawan
Kantor dan ruangan BP PAUD dan Dikmas DIY 

TRIBUNJOGJAWIKI.COM, BANTUL - Sejarah BP PAUD dan Dikmas DIY memiliki sejarah serta cikal bakal yang menyertai hingga menjadi badan seperti sekarang ini.

Sejarah

Seperti lazimnya kehidupan yang senantiasa berubah, begitu pula dengan lembaga BP PAUD dan DIKMAS Daerah Istimewa Yogyakarta. Lembaga ini berdiri sejak terbitnya peraturan Mendikbud (Permendikbud) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tugas dan Fungsi BP PAUD dan DIKMAS.

Perubahan dari waktu kewaktu senantiasa mewarnai sejak masih bernama Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Banguntapan pada tahun delapan puluhan. SKB Banguntapan sendiri merupakan organ struktural Direktorat Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Kemudian sejak terbitnya Keputusan Mendikbud Nomor 022/O/1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPKB, maka SKB Banguntapan beralih nama menjadi Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB) Daerah Istimewa Yogyakarta. BPKB merupakan lembaga fungsional dengan pamong belajar (PB) sebagai tenaga fungsional.

Kisah Guru PAUD yang Terbitkan Tiga Novel Selama Pandemi, Tak Jeda Menulis Saat Santai dan Memasak

BPKB juga merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, dan Olahraga (Diklusepora).

Tugas utamanya melaksanakan pengembangan, pembimbingan, dan ujicoba program diklusepora sesuai kebijakan Ditjen Diklusepora. Wilayah kerja BPKB DIY meliputi: Kabupaten Bantul, Sleman, Gunungkidul, Kulonprogo dan Kota Yogyakarta.

Pemberlakuan era otonomi daerah di penghujung tahun 2000 juga turut membawa perubahan lembaga ini. Berlakunya Udang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah membuat status lembaga berada di persimpangan jalan, tetap menjadi milik pusat atau beralih ke daerah.

Melalui perdebatan yang panjang akhirnya BPKB DIY diserahkan kepada Pemerintah Daerah DIY dan secara organisatoris berada dibawah Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY tahun 2001. Terbitnya Perda DIY Nomor: 8 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga menjadi awal BPKB menjadi SKPD Pemerintah DIY.

Berselang enam belas tahun, perubahan kembali mewarnai perjalanan lembaga BPKB. Pemberlakuan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Sistem Pemerintah Daerah berdampak pada perubahan pembagian tugas dan kewenangan propinsi dan dan kabupaten dalam pembinaan terhadap program pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.

Halaman
1234
Penulis: Wahyu Setiawan Nugroho
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved