Breaking News:

Pengelolaan BUMN Tidak Efisien dan Sarat Kepentingan Politik, Ahok Usul Kementrian BUMN Dibubarkan

Pengelolaan BUMN Tidak Efisien dan Sarat Kepentingan Politik, Ahok Usul Kementrian BUMN Dibubarkan

KOMPAS.com/ BONFILIO MAHENDRA WAHANAPUTRA LADJAR
Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Kantor Tempo, Palmerah, Jakarta Selatan, Senin (17/2/2020) 

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Komisaris Utama Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengatakan banyak tata kelola perusahaan negara yang tidak efisien serta kental dengan lobi-lobi politik.

Atas dasar itu, mantan gubernur DKI Jakarta tersebut mengusulkan pembubaran Kementrian BUMN.

Ahok mengungkapkan, sejak diangkat menjadi Komisaris Utama Pertamina, dirinya merasakan tata kelola perusahaan-perusahaan BUMN yang tidak efisien.

Untuk itu, dia mengusukan agar pengelolaan perusahaan BUMN benar-benar dilakukan secara profesional dan jauh dari kepentingan politis.

Ahon pun mencontohkan Singapura yang sukses dengan Temaseknya.

Indonesia sendiri menurutnya bisa meniru apa yang dilakukan oleh Singapura sehingga perusahaan BUMN bisa berkembang pesat.

"Harusnya Kementerian BUMN dibubarkan. Kita membangun semacam Temasek, semacam Indonesia Incorporation," ucap Ahok seperti dikutip dari tayangan yang diunggah akun Youtube POIN dilihat pada Rabu (16/9/2020).

Dia mencontohkan, di Pertamina saja, jabatan direksi maupun komisaris sangat kental dengan lobi-lobi politis dan bagi-bagi jabatan.

"Dia ganti direktur pun bisa tanpa kasih tahu saya, saya sempat marah-marah juga, jadi direksi-direksi semua mainnya lobinya ke menteri karena yang menentukan menteri. Komisaris pun rata-rata titipan kementerian-kementerian," kata Ahok.

Ahok mengklaim, dirinya juga tak hanya duduk manis saja dengan jabatan Komut Pertamina.

Halaman
123
Editor: Hari Susmayanti
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved