Breaking News:

Hore! Pemerintah Bebaskan PPN Impor Kertas bagi Media Cetak

Pemerintah akhirnya membebaskan pajak pertambahan nilai (PPN) atas impor kertas koran dan kertas majalah

Tribun Jogja/ M Resya Firmansyah
Ilustrasi 

TRIBUNJOGJA.COM – Ini kabar gembira bagi industri media cetak. Pemerintah akhirnya membebaskan pajak pertambahan nilai (PPN) atas impor kertas koran dan kertas majalah. 

Kebijakan tersebut telah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 125/PMK.010/2020 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Dan/Atau Penyerahan Kertas Koran Dan/Atau Kertas Majalah Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2020. Beleid ini mulai berlaku sejak 8 September 2020.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Febrio Kacaribu Nathan, mengatakan pertimbangan diterbitkannya PMK 125/2020 adalah bahwa media massa sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi dan penyampaian opini yang layak dan akurat, perlu dijaga keberlangsungannya, terutama di masa pandemi Covid-19. 

Di sisi lain, penurunan pendapatan iklan dalam beberapa bulan terakhir telah dirasakan media cetak sebagai dampak dari pandemi Covid-19 secara nyata. Sehingga, kondisi saat ini menurunkan kemampuan media cetak dalam menyediakan kertas sebagai bahan baku utama penerbitan media cetak. 

Adapun perusahaan pers media cetak yang berhak mendapatkan kemudahan berupa PPN ditanggung pemerintah (DTP) yaitu perusahaan media cetak yang menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi berupa penerbitan surat kabar, jurnal, buletin, dan majalah dengan kode Klasifikasi Lapangan Usaha 58130. 

Beleid tersebut juga mengatur, kertas koran yang atas impor dan/atau perolehannya diberikan kemudahan berupa PPN DTP merupakan kertas koran yang umumnya dipakai sebagai kertas koran sebagaimana tercantum dalam pos 4801 Buku Tarif Kepabeanan Indonesia 2017. 

Sedangkan, kertas majalah yang dimaksud yaitu jenis kertas yang umumnya merupakan bahan baku kertas sebagaimana tercantum dalam pos 4802, pos 4805, pos 4810, dan pos 4811 Buku Tarif Kepabeanan Indonesia 2017. 

Sebagai catatan, PPN DTP atas kertas koran dan/atau majalah dapat digunakan setelah PMK ini mulai berlaku hingga 31 Desember 2020. “PMK ini diharapkan dapat membantu perusahaan pers media cetak untuk dapat menjaga produktivitas di masa pandemi Covid- 19,” kata Febrio, dikutip dari Kontan, Selasa (15/9/2020).

Editor: Victor Mahrizal
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved