Breaking News:

BPH Migas Menyebut Indonesia Tak Punya Cadangan BBM Nasional

BPH Migas menyebut, Indonesia tidak memiliki cadangan Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional

istimewa
Ilustrasi 

TRIBUNJOGJA.COM -- Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyebut, Indonesia tidak memiliki cadangan Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional.

Kepala BPH Migas, Fanshurullah Asa, menyatakan saat ini cadangan BBM nasional masih mengekor pada cadangan operasional BBM yang dimiliki oleh badan usaha, terutama PT Pertamina (Persero).

"Kalau kita tanya sekarang, apakah ada cadangan BBM nasional? Tidak ada. Nol. Yang ada adalah cadangan operasional badan usaha. Artinya, cadangan operasional Pertamina. Itu yang diklaim menjadi cadangan BBM nasional," kata Fanshurullah dalam Rapat Dengar Pendapat yang digelar Komisi VII DPR RI, seperti dilansir Kontan, Selasa (15/9/2020).

Menurut Fanshurullah, berdasarkan Pasal 46 ayat (3) UU Migas mengenai tugas BPH Migas, seharusnya lembaga yang dipimpinnya itu bertugas untuk mengatur dan menetapkan cadangan BBM nasional.

Namun, hingga saat ini BPH Migas belum bisa menjalankan tugasnya tersebut. Alasannya, sampai saat ini belum adanya aturan pelaksanaan berupa Peraturan Menteri (Permen) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang mengatur waktu, jumlah dan jenis cadangan BBM nasional tersebut.

"Sejak BPH Migas berdiri 17 tahun lalu, cadangan BBM nasional ini belum bisa kami wujudkan. Kendalanya dimana? mesti ada ketetapan Menteri ESDM dulu (yang mengatur) apakah mau 30 hari, 60 hari (cadangan BBM yang harus dimiliki)," terang Ifan, sapaan akrab Fanshurullah.

Dia memberikan gambaran, mengacu pada standar negara-negara di Eropa, rata-rata cadangan BBM nasional ditetapkan minimal 3 bulan atau 90 hari. Hal yang sama juga diterapkan di negara Jepang.

"Maka ketika mereka ada bencana, tsunami, nggak masalah karena memang stok BBM siap," sebut Ifan.

Dia menuturkan, draft atau rancangan Permen ESDM tentang cadangan BBM nasional ini sebenarnya pernah disusun pada masa Menteri ESDM terdahulu. Pada pokoknya, beleid tersebut berisi kewajiban bagi badan usaha agar memiliki minimal cadangan BBM minimal selama 30 hari.

Ifan menyampaikan bahwa pihaknya tengah menyusun pola-pola investasi untuk membangun infrastruktur cadangan BBM tersebut.

Misalnya, dengan pengenaan syarat bagi badan usaha yang ingin masuk ke bisnis impor BBM, yang harus membangun infrastruktur untuk cadangan BBM dengan daya tampung hingga 60 hari.

"Agar menjadi buffer stock cadangan, ketika terjadi bencana," kata Ifan.

Editor: Victor Mahrizal
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved