Dinsos DIY Berharap Pendamping Desa Bisa Ditambah

Laporan Reporter Tribun Jogja Miftahul Huda

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Dinas Sosial (Dinsos) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berharap ada penambahan tenaga penyuluh di tingkat desa.

Hal itu berkaitan dengan rendahnya partisipan masyarakat penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Degradasi.

Program yang diharapkan mampu menumbuhkan ekonomi keluarga dengan sasaran di antaranya ibu hamil, disabilitas, anak putus sekolah, lansia, dan balita itu pun banyak yang tak terpakai lantaran masyarakat mengundurkan diri.

Kasi Penanganan Fakir Miskin Dinsos DIY, Ignatius Sukamto mengatakan banyak dari masyarakat mengundurkan diri menjadi peserta PKH Degradasi karena takut untuk mengelola pemberian modal sebesar Rp3 juta itu.

• Wow! Kerajinan Aksesoris Tembaga Produk UMKM Dilirik New York Fashion Show

"Karena kesulitannya minim tenaga pendamping atau penyuluh. Satu pendamping itu sepuluh KPM. Sementara jarak rumah itu beda-beda antar desa satu dengan lainnya," katanya kepada Tribunjogja.com, Jumat (11/9/2020)

Keterbatasan itu lah yang membuat masyarakat Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak terpantau ketika telah menerima bantuan tersebut.

"Yang sudah terima bantuan mereka belanjakan ternak misalnya, setelah itu ya kami tidak memantau karena tidak ada tim pendamping. Akhirnya tidak terarahkan dan saya tidak tahu apakah ternak itu masih hidup atau tidak saat tahun berikutnya," ujar pria yang akrab disapa Kamto ini.

• Antisipasi Konflik Sosial Selama Pandemi, Dinas Sosial DIY Berikan Layanan Dukungan Psikososial

Jika dibandingkan beberapa tahun silam, lanjut dia, satu pendamping bisa bertanggung jawab 700 KPM.

Meski beban tersebut kini berkurang, para pendamping desa tetap saja masih belum berjalan optimal.

"Memang kalau dibandingkan lima tahun yang lalu, saat ini beban pendamping jauh lebih ringan. Tapi masih belum optimal," pungkasnya. (TRIBUNJOGJA.COM)