Nasional

Ini Tanggapan Peneliti Pukat UGM Terkait Pelaku Tipikor Dapat Dihukum Mati

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri menyebut pelaku korupsi terkait dana bencana seperti pandemi dapat dihukum mati.

Ini Tanggapan Peneliti Pukat UGM Terkait Pelaku Tipikor Dapat Dihukum Mati
net
Ilustrasi

Laporan Reporter Tribun Jogja, Maruti Asmaul Husna

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri menyebut pelaku korupsi terkait dana bencana seperti pandemi dapat dihukum mati.

Hal itu disampaikan Firli dalam talkshow bertajuk “Sinergi Pemberantasan Korupsi di Masa Covid-19” di Medan, Jumat (28/8/2020).

Ia pun meminta tak ada yang macam-macam dalam mengurus penanganan bencana, termasuk pandemi Covid-19.

Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM, Yuris Rezha Kurniawan ikut menanggapi hal tersebut. Yuris mengungkapkan, berbicara tentang hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi (tipikor) memang diperkenankan.

ICW Tagih Komitmen dan Keberanian Pimpinan KPK Ambil Alih Kasus Jaksa Pinangki dari Kejaksaan Agung

Hal itu termaktub dalam pasal 2 UU Tindak Pidana Korupsi. Disebutkan pelaku tipikor maksimal dapat dijatuhkan hukuman mati jika berkaitan dengan konteks bencana, krisis moneter, maupun tipikor yang dilakukan berulang.

“Tapi kalau kita bicara bencana hari ini tentu menjadi menarik, dalam tanda kutip mencegah pelaku birokrasi untuk tidak korupsi. Sampai saat ini belum ada tipikor yang diputus hukuman mati oleh hakim,” ujarnya saat dihubungi Tribunjogja.com, Sabtu (29/8/2020).

Yuris menambahkan, hal itu menjadi pertanyaan apakah hakim enggan untuk memutus hukuman mati atau regulasi ini tidak efektif.

Menurutnya, beberapa riset memang menunjukkan hukuman mati bagi pelaku tipikor tidak terlalu efektif.

Ia menerangkan, dalam regulasi tingkat internasional, bentuk hukuman yang dipilih cenderung kepada perampasan aset koruptor, kekayaan pejabat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan bisa dirampas oleh negara.

Dalam Pemberantasan Korupsi Itu Semua Aspek Adalah Sama Pentingnya

“Model-model itu yang sebenarnya kita dorong, dibanding pidana mati. Sayangnya pemerintah maupun DPR tidak pernah concern dengan hal tersebut,” tuturnya.

Ditanya terkait seberapa besar kemungkinan hukuman mati tipikor bisa diterapkan, Yuris pun masih meragukan efektivitas hal tersebut.

“Jika Ketua KPK yang bilang, tentu baik-baik saja. Tapi efektivitasnya masih dipertanyakan karena belum pernah ada yang dijatuhkan hukuman itu. Tapi kami tidak menghalangi jika memang itu pantas, tentu itu menjadi kewenangan KPK,” bebernya.

“Di sisi lain harus ada yang diperjuangkan KPK untuk menutup celah-celah korupsi di Indonesia melalui kebijakan tadi misalnya, memiskinkan koruptor. Meskipun KPK harus berjuang untuk meyakinkan pemerintah dan DPR untuk menambahkan poin-poin yang belum ada tadi di UU Tipikor,” sambungnya. (TRIBUNJOGJA.COM)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved