Kenaikan Tarif Cukai Tembakau Akan Berdampak Negatif bagi Industri
Industri hasil tembakau ini dibenci tapi diharapkan, karena kontribusinya besar buat penerimaan negara, ekspor, dan penyerapan tega kerja
lihat foto
TRIBUNJOGJA.COM – Rencana pemerintah menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) perlu mempertimbangkan industri hasil tembakau yang banyak melibatkan pemangku kepentingan.
Menurut Ahmad Heri Firdaus, Peneliti Institute for Development on Economics and Finance (Indef), instrumen cukai tidak cukup menurunkan prevalensi perokok di Indonesia.
Kenaikkan tarif cukai rokok, katanya, hanya akan berdampak ke penerimaan negara. Sementara, dampaknya akan melebar ke mata rantai industri hasil tembakau mulai dari petani, penurunan volume produksi rokok, ekspor menurun, bahkan pemutusan hubungan kerja.
“Kebijakan kenaikan tarif cukai akan terus berdampak negatif bagi industri. Industri hasil tembakau ini dibenci tapi diharapkan, karena kontribusinya besar buat penerimaan negara, ekspor, dan penyerapan tega kerja cukup signifikan. Pemerintah perlu duduk bersama, tidak hanya satu kementerian saja,” kata Ahmad dalam seminar Akurat Solusi: Mengakhiri Polemik Kebijakan Cukai, seperi dilansir Kontan, Selasa (25/8/2020).
Ahmad menyarankan sebaiknya pemerintah secara gamblang dan tegas segera membuat roadmap untuk mengharmonisasikan dan mensinergikan antara kepentingan kesehatan, ekonomi industri hasil tembakau, serta semua pemangku kepentingan.
Salah satu alternatif formula kebijakan CHT yang berkeadilan adalah mengakomodir berbagai pemangku kepentingan secara proporsional. Misalnya, memasukkan komponen yang menjadi representasi kepentingan pada perhitungan tarif dan struktur CHT seperti kandungan tar/nikotin, golongan produksi, komponen tenaga kerja, dan bahan baku lokal.
Sementara itu, untuk tetap menggenjot penerimaan negara, pemerintah khususnya Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu perlu untuk segera mengimplementasikan cukai bagi barang dan/atau jasa yang menimbulkan dampak negatif di masyarakat. Baik dalam konteks kesehatan, lingkungan, maupun ketertiban sosial.
Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2021, pemerintah menargetkan penerimaan cukai sebesar Rp 178,5 triliun. Angka tersebut naik 3,6% year on year (yoy) dibanding outlook akhir tahun ini senilai Rp 172,2 triliun.
