Breaking News:

Terapkan Good Corporate Governance, PLN Raih Sertifikat SMAP

PLN pun berhasil mendapat Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) SNI ISO 37001:2016.

DOK. PLN
Penyerahan Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) SNI ISO 37001:2016. 

TRIBUN-JOGJA.com – Perusahaan Listrik Negara (PLN) bersama anak usahanya Pembangkitan Jawa Bali (PJB) dan Indonesia Power (IP), konsisten menerapkan good corporate governance (GCG) dalam menjalankan aktivitas perusahaan. 

Hal tersebut sebagai tindak lanjut Surat Edaran Menteri BUMN tentang Pengelolaan BUMN yang Bersih melalui Implementasi Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan Penanganan Benturan Kepentingan serta Penguatan Pengawasan Intern. 

Upaya PLN pun membuahkan hasil berupa Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) SNI ISO 37001:2016 dari lembaga sertifikasi TUV Nord Indonesia untuk PLN, lembaga sertifikasi BSI Indonesia untuk PJB, dan lembaga sertifikasi Mutuagung Lestari untuk IP.

Sertifikasi tersebut menjadi bukti bahwa PLN telah melakukan fraud risk assessment termasuk mitigasinya, serta membangun aplikasi Compliance Online System (COS) agar seluruh karyawan dapat melaporkan potensi konflik kepentingan atau gratifikasi. 

“Sertifikasi ini memperkuat pencegahan KKN, seperti pencegahan gratifikasi dan benturan kepentingan, budaya whistleblowing system, juga pengendalian gratifikasi,” Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini, seperti dalam keterangan tertulisnya.

SMAP dan SNI ISO 37001:2016 sendiri memberi panduan bagi PLN dalam mengimplementasikan dan meningkatkan program kepatuhan, dengan tujuan mengidentifikasi, mencegah, dan mendeteksi penyuapan. 

“Penerapan SNI ISO 37001:2016 juga bagian dari transformasi kami. Ini akan membuat proses bisnis melaju semakin cepat, efisien, transparan, akuntabel, bijaksana, serta terpercaya,” kata Zulkifli.

Komisaris Utama PLN Amien Sunaryadi menambahkan, PLN juga menjalankan prinsip toleransi nol (zero tolerance) terhadap tindakan yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan perundangan, atau berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan prinsip 4 NO’s. 

“Kami berpedoman pada kode etik dan prinsip 4 NO’s yaitu No Bribery (tidak boleh ada suap-menyuap, sogok, dan pemerasan), No Kickback (tidak boleh ada komisi, uang terima kasih, dan uang bagi-bagi), No Gift (tidak boleh ada hadiah yang tidak wajar), dan No Luxurious Hospitality (tidak boleh ada jamuan-jamuan yang mewah atau berlebihan),” kata Amien.

Tags
PLN
Penulis: Inadha Rahma Nidya
Editor: Mikhael Gewati
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved