Komisi D DPRD DIY Ingin Disnakertrans DIY Bentuk Petugas Pendamping Kartu Prakerja Tahap IV

Pemerintah Daerah (Pemda) DIY diharapkan untuk membentuk tim pendamping bagi masyarakat yang ingin mendaftar kartu prakerja

TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
ilustrasi 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Miftahul Huda

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Rendahnya penyerapan kartu Prakerja tahap I-III di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) turut menuai kritik dari kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DIY.

Anggota Komisi D DPRD DIY, Syukron Arif Muttaqin, mengungkapkan penyerapan kartu Prakerja di angka 12.763 selama tahap I hingga III tersebut disebabkan lantaran banyak masyarakat yang merasa bingung.

Menurutnya, masyarakat merasa kesulitan dengan proses registrasi yang sulit untuk diikuti.

"Karena prosesnya lama. Untuk registrasi saja login itu bisa sampai 30 menit. Kalau untuk masyarakat kota mungkin masih dapat diakses. Tapi kalau untuk masyarakat desa mereka kesulitan," katanya, Minggu (2/8/2020).

Ia menambahkan, banyak para kalangan pekerja tersebut sudah mendaftarkan akunnya.

Namun, ketika muncul prosedur untuk pengisian beberapa pertanyaan mereka tidak melanjutkan.

"Karena saya mendapat banyak aduan masyarakat. Prosesnya tidak segampang yang direncanakan memang. Ada pendaftaran via online. Sementara rata-rata pekerja terdampak ini dari elemen masyarakat pedesaan, sehingga kesulitan," imbuhnya.

Ia menambahkan, adanya rencana penerbitan program kartu Prakerja tahap IV kali ini, dirinya berharap supaya Pemerintah Daerah (Pemda) DIY untuk membentuk tim pendamping.

Hal itu perlu dilakukan agar para masyarakat ini mendapat arahan sejak awal hingga akhir dalam prosedur pengurusan kartu Prakerja.

"Kalau dibiarkan begitu saja mereka kesulitan. Harus ada pendampingan dari Disnakertrans DIY," ungkapnya.

Di massa pandemi Covid-19 kali ini, dirinya mengimbau agar Disnakertrans DIY lebih aktif mendatangi kampung ke kampung melalui kader pendamping.

"Jangan dilaksanakan di kantor Disnakertrans masing-masing daerah. Nanti terjadi penumpukan. Lebih baik bentuk petugas khusus untuk mendampingi masyarakat yang kesulitan," tutupnya. (*)

Penulis: Miftahul Huda
Editor: Muhammad Fatoni
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved